SEMARANG – Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta memperkuat kapasitas satuan kerja dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum menyelenggarakan Workshop Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Senin (20/04).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo bersama jajaran Tim Pembangunan Zona Integritas mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Pandawa. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan satuan kerja menghadapi tahapan evaluasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan ZI secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, menekankan sejumlah poin krusial yang harus menjadi perhatian seluruh satuan kerja dalam proses evaluasi WBK dan WBBM. Di antaranya, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP maupun BPK telah diselesaikan 100 persen, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal memperoleh nilai “B” untuk WBK dan “BB” untuk WBBM, serta kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKAN mencapai 100 persen.
Selain itu, kualitas implementasi komponen pengungkit beserta data dukung yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) juga menjadi faktor penentu. Satuan kerja dituntut menghadirkan inovasi yang berdampak, baik dalam pelayanan publik berbasis kebutuhan pengguna, peningkatan kinerja, maupun penguatan integritas.
Lebih lanjut, Hendro menegaskan pentingnya pemenuhan ambang batas penilaian, tidak terlibat dalam kasus viral terkait maladministrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai didukung manajemen media yang efektif. Penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan serta peran satuan kerja berpredikat WBK/WBBM sebagai role model bagi unit kerja lain juga menjadi aspek yang tidak kalah penting.
“Tujuan utama kita bukanlah predikat semata. Karena sejatinya predikat bisa diraih, namun kepercayaan publik hanya dapat dijaga dengan konsistensi,” tegas Hendro.
Kegiatan workshop kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pelaksana Tugas Inspektur Wilayah V serta Pengendali Teknis Tim Inspektorat Wilayah V, Titut Sulistyaningsih, yang mengulas lebih teknis terkait strategi dan langkah-langkah dalam menghadapi evaluasi pembangunan ZI tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Jawa Tengah, semakin siap dan optimal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
#KitaMulaiCaraBaru #KemenkumJateng #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
