Pekalongan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah turut serta dalam Workshop DPRD Kota Tegal yang membahas Analisis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tegal. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Howard Johnson By Wyndham, Kota Pekalongan, ini diadakan pada 24–26 Februari 2025.
Sebagai salah satu narasumber utama, Kanwil Kemenkum Jateng yang pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Perancang Madya Oktiana Indi dan Perancang Muda Rika Marlina berkesempatan untuk memberikan analisis dan rekomendasi hukum terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda), yaitu terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pengelolaan Sistem Drainase, dan Penanggulangan Kemiskinan.
Kanwil Kemenkum Jateng menegaskan pentingnya perumusan regulasi yang berbasis pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Analisis mendalam diberikan guna memastikan bahwa setiap raperda yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Kemenkum Jateng menyampaikan bahwa peran lembaga ini adalah memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya memenuhi standar legalitas, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat Kota Tegal.
“Kanwil Kemenkum Jateng mendukung penuh upaya DPRD Kota Tegal dalam membentuk regulasi yang berpihak kepada rakyat. Kami berharap analisis dan rekomendasi yang kami berikan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih matang dan aplikatif,” ujar Oktiana Indi.
Selain Kemenkum Jateng, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan akademisi ahli hukum tata negara. Sesi diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) diadakan untuk menggali lebih dalam catatan serta rekomendasi dari berbagai pihak sebelum raperda diajukan ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Workshop ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kanwil Kemenkum Jateng berkomitmen untuk terus memberikan dukungan hukum bagi pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi yang berpihak kepada kepentingan publik.
