SEMARANG - Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 melakukan kunjungan ke Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang dan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah, Rabu (04/06).
Kegiatan ini merupakan salah satu materi orientasi para Tunas Pengayoman yakni mengenali tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
Di BHP Semarang, para CPNS mendapatkan paparan mengenai peran strategis BHP dalam pengelolaan dan perlindungan harta peninggalan serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Tugas BHP sangat mulia, yakni mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kurator Keperdataan Ahli Madya, Bernardo Da Cruz memaparkan.
Nando, sapaan akrabnya, juga membekali para CPNS tentang layanan-layanan yang diselenggarakan oleh BHP Semarang.
"Fungsi BHP Semarang yaitu melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain lain masalah, melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat, dan melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Sementara itu, di Badiklat Hukum Jawa Tengah, selain pengenalan tugas dan fungsi, para CPNS lebih banyak diperkenalkan dengan berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan yang akan mereka ikuti selama masa pengabdiannya di Kemenkum.
"Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan Penetapan Jenis Pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum," terang Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus.
Ia melanjutkan bahwa Badiklat Hukum Jawa Tengah terus berusaha untuk dapat memenuhi kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah dan UPT pada wilayah kerjanya.
"Melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dengan optimal berdasarkan arah kebijakan Kepala BPSDM Hukum," papar Rinto.
Di kedua UPT tersebut, para CPNS juga berkesempatan melakukan _office tour_ untuk mengetahui sarana prasarana pendukung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Selama kegiatan tersebut, mereka didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto bersama tim kepegawaian.
