Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi. Setelah sebelumnya diganjar penghargaan sebagai Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik Kedua, kali ini penghargaan didapatkan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) sebagai Pemenang II dalam penganugerahan legislasi daerah untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan II Tahun 2025.
Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati mewakili Kepala Kantor Wilayah dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dalam acara Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada, Jumat (19/12) di Hotel Bidakara Jakarta.
Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Dhahana Putra dalam sambutannya mengatakan penerapan aplikasi E-Harmonisasi merupakan bagian dari upaya transformasi layanan Pengharmonisasian yang lebih transparan, terukur dan akuntabel.
"Melalui sistem ini, proses analisis substansi dan teknik penyusunan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik, " jelasnya.
Namun demikian, lanjut Dirjen PP, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada komitmen bersama, koordinasi yang intensif, serta kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa kualitas regulasi merupakan tanggung jawab kolektif.
"Melalui forum ini kita dorong terciptanya pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025, sekaligus penguatan peran pembinaan Pengharmonisasian sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional, " terang Dhahana Putra.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Kanwil Kementerian Hukum yang telah menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam pembentukan peraturan daerah, "ucapnya.
"Penganugerahan Legislasi Daerah merupakan bentuk penghargaan atas upaya tersebut, sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional," terangnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo memberikan apresiasi atas penghargaan yang diperoleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
"Selamat dan sukses untuk kinerja jajaran Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dibawah kepemimpinan Bu Delmawati, " ujar Kakanwil.
"Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 35 Kabupaten/Kota , artinya cukup banyak Ranperda dan Ranperkada yang harus diharmonisasi. Untuk tahun 2024 misalnya kurang lebih terdapat 2383 yang harus diharmonisasi, sedangkan untuk tahun 2025 terdapat 2.099 yang telah dilakukan harmonisasi, namun dengan sumber daya perancang 24 orang, tentu capaian ini menjadi luar biasa dan patut kita syukuri, " lanjutnya.
"Semoga kedepan, Kanwil Kemenkum Jateng dapat lebih baik lagi sehingga bisa memperoleh hasil yang terbaik, " pungkas Kakanwil.
