SEMARANG - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah (Jateng) kembali menorehkan prestasi. Terbaru, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah diganjar sebagai Satuan Kerja Pelaksana Penyelesaian Hak dan Kewajiban Satuan Kerja Terdampak Likuidasi Paling Responsif oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jateng dan DI Yogyakarta.
Piagam apresiasi tersebut diserahkan Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Nikodemus Sigit Rahardjo kepada Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto pada Forum Konsultasi Publik dengan tema "Pelayanan Prima Wujudkan Indonesia Emas Maju Bersama", Rabu (13/08) di Aula Gedung Keuangan Negara II.
Apresiasi tersebut disandang Kanwil Kemenkum Jateng karena sebagai satuan kerja dari kementerian pengampu (Kemenkum) dinilai cepat dan tanggap dalam proses alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka likuidasi satuan kerja yang terdampak Kabinet Merah Putih.
Toni Sugiarto mengungkapkan bahwa apresiasi ini adalah bukti komitmen dari Kanwil Kemenkum Jateng untuk selalu responsif, cepat, dan tepat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, kerja sama tim yang solid dan sinergi yang baik dengan Kanwil DJKN dan DIY juga menjadi sorotan positif.
"Sebagai bagian dari Kementerian Hukum, kami berkomitmen untuk selalu responsif, cepat, dan tepat dalam melaksanakan setiap tugas, termasuk proses alih status penggunaan BMN satuan kerja terdampak likuidasi," terang Kabag TUU.
"Penghargaan ini juga tidak lepas dari kerja sama solid seluruh tim serta sinergi dengan Kanwil DJKN Jateng dan DI Yogyakarta. Kami berharap apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat dan negara," sambungnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Nikodemus Sigit Rahardjo mengharapkan bahwa forum ini dapat meningkatkan kinerja lebih efektif dan efisien. Nikodemus Sigit menambahkan bahwa forum ini juga mendukung percepatan reformasi birokrasi dengan kualitas pelayanan publik yang maksimal.
"Forum ini merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan dan mendengar masukan dari berbagai stakeholder dan berbagai elemen lainnya. Tujuannya yaitu membangun kepercayaan publik sebagai institusi negara karena pelayanan yang baik adalah wajah negara di mata masyarakat," jelasnya.
Forum yang dihadiri oleh stakeholder, pengguna layanan, media massa, dan organisasi masyarakat ini mengundang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, Diana Setiastanti dan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah Sabarudin Hulu sebagai narasumber.
Pada kesempatan tersebut, Toni Sugiarto didampingi oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Maria Titik Sumiyati dan Operator Barang Milik Negara, Durotu Aini.
