Cilacap – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar exit meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten Cilacap, Senin (3/2).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ida Irawati, Wakil Penanggung Jawab BPK RI, yang menyoroti beberapa temuan penting terkait pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan satuan kerja tersebut.
Dalam pemaparannya, Ida Irawati menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan meliputi beberapa aspek krusial, yaitu Kas, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Belanja Modal, serta Belanja Barang.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Namun, BPK RI menemukan beberapa indikasi permasalahan dalam laporan keuangan tersebut. Di antaranya adalah ketidaksesuaian dalam pengelolaan Persediaan, Aset, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
“Temuan ini perlu menjadi perhatian serius agar dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki,” tegas Ida.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi dan sinergi antar kementerian.
“Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI guna memperbaiki temuan-temuan yang ada,” ujar Toni saat ditemui tim Humas.
Toni juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset agar sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tambahnya.
Kegiatan exit meeting ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya UPT di Kabupaten Cilacap.
Dengan adanya sinergi antara BPK RI dan Kemenkumham, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Turut hadir Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro BMN Kementerian Hukum RI, Sekretaris Ditjenpas Kemenimipas RI, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kabupaten Cilacap.
