SEMARANG - Upaya strategis untuk memastikan kebijakan dan program HAM di tingkat nasional dan daerah berjalan selaras, efektif, serta berdampak nyata bagi masyarakat terus dilakukan pemerintah. Terdapat 3 (tiga) fokus utama yang menjadi konsen pemerintah yaitu Indeks, Program Pembangunan, dan Kerja Sama HAM.
Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dipandang perlu untuk memperkuat sistem HAM secara terstruktur.
Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyelaraskan isu dan agenda nasional di bidang HAM, Senin (05/05).
Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun, pada kesempatan itu bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, di ruang rapat gedung A lantai III Setda Jateng.
Kakanwil Kementerian Hukum Jateng, Heni Susila Wardoyo, yang diwakili Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati hadir langsung bersama dengan Kakanwil HAM Jateng ,Mustafa Beleng, dan Kabid Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jateng, Dedy Cahyadi.
Mengawali rapat audiensi, Ibnu Chuldun menyampaikan bahwa HAM masuk ke dalam Asta Cita pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Ini membuktikan Presiden punya perhatian khusus terhadap HAM.
“Artinya ada visi dan misi yang ingin dicapai, tidak hanya menyusun Asta cita. Ini dibuktikan dengan dibentuknya Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM oleh Pak Presiden,” ujar Ibnu dalam penjelasannya.
Ibnu mengapresiasi Pemprov Jateng dalam capaian Pengarusutamaan HAM, dari 35 kabupaten kota di Jateng, 34 di antaranya sudah memenuhi kebutuhan HAM.
“Jateng menjadi pelopor Pengarusutamaan HAM,” katanya.
Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM, Ruliana Pendah Harsiwi, pada kesempatan itu menyampaikan paparan mengenai isu strategis HAM serta target skor indeks HAM yang ingin dicapai.
“Kolaborasi dan komitmen bersama antara pusat dan daerah harus diperkuat untuk mencapai target tersebut,” terang Pendah.
Ia juga menyampaikan Jawa Tengah akan dijadikan pilot project Pengarusutamaan HAM karena nilai yang telah didapat. Ia berharap daerah lain bisa mengikuti jejak Jateng dalam pemenuhan HAM.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pendidikan HAM, Emah Liswahyuni, menjelaskan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan HAM.
*Komitmen Provinsi Jateng Terhadap Pemenuhan HAM*
Menanggapi laporan yang disampaikan jajaran Kemenko Kumham Imipas, Sekda Jateng Sumarno menegaskan pihaknya beserta jajaran terus meneguhkan komitmen terhadap pemenuhan HAM terkait isu-isu strategis yang terjadi.
Seperti meningkatkan fasilitas terhadap disabilitas, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan perlindungan hak atas pekerja migran.
“Ini saya tanamkan kepada teman-teman semua bahwa hal ini adalah atau jatuh. Walaupun tidak ada indikator-indikator tersebut kita juga harus melaksanakannya karena ini bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” jelas Sumarno.
“Ini tetap menjadi komitmen kita (Provinsi Jateng), kami mohon dukungan dari bapak ibu sekalian kepada kami supaya kami bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
