Semarang — Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap tata kelola birokrasi yang bersih dan profesional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersama Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kresna Basudewa, Rabu (3/9), dan menjadi bagian penting dari persiapan menjelang penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Hadir langsung dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Heni Susila Wardoyo, didampingi Kepala Divisi P3H, Delmawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, bersama jajaran Pokja Zona Integritas.
Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dijadikan sebagai budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen menjelang penilaian. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang prima harus dimulai dari kesan pertama saat masyarakat memasuki lingkungan kantor.
“Kita harus membiasakan layanan yang optimal, bukan karena akan dinilai, tapi karena itu adalah tanggung jawab kita. Mulai dari penampilan gedung, _security_ yang menyapa, hingga petugas layanan yang ramah, semuanya harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Heni.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan hari ini bukan semata-mata untuk memperbaiki tampilan, melainkan menjadi momen refleksi dan pembenahan internal yang harus terus dijaga secara konsisten.
“Apapun hasil penilaian nanti, jangan sampai menurunkan kualitas layanan kita. Perbaikan harus dilakukan setiap hari, bukan hanya karena penilaian, tetapi karena kita bekerja untuk masyarakat,” tambahnya.
Sesi dilanjutkan dengan penyampaian hasil verifikasi lapangan dari Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Pratiwi dan Abdillah Mabrur. Tim menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian, seperti penataan ruang lobi, ketercukupan fasilitas layanan disabilitas, serta optimalisasi media informasi di area layanan. Mereka juga mencatat perlunya penyesuaian dokumen pendukung dalam sistem e-RB, seperti pembaruan standar layanan, pelampiran bukti laporan LHKPN dan LHKASN, serta integrasi inovasi ke dalam manajemen risiko.
Abdillah menilai bahwa pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jateng sudah menunjukkan kemajuan, namun masih ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi catatan saat penilaian.
“Petugas layanan sudah cukup baik dan ramah, namun tetap perlu ada duta layanan yang aktif menyambut dan mengarahkan masyarakat saat masuk ke lobi. Hal-hal kecil seperti ini justru menjadi kesan pertama yang penting,” jelas Abdillah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi P3H, Delmawati, menyampaikan bahwa seluruh catatan dari tim Biro Ren akan segera diselesaikan hari itu juga. Ia menegaskan kesiapan tim Pokja untuk bekerja cepat dan tepat menyempurnakan seluruh aspek yang menjadi perhatian.
“Seluruh catatan akan kami tindak lanjuti secepat mungkin. Kami bersama tim akan pastikan semuanya siap sebelum penilaian dilakukan,” ungkap Delmawati.
Hal senada juga disampaikan oleh Kabag TU dan Umum, Toni Sugiarto. Ia menyampaikan bahwa pembenahan ini mencakup aspek teknis maupun substansial yang semuanya berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Agenda hari ini tidak hanya mendengarkan masukan, tetapi juga menjadi komitmen kita bersama untuk bergerak cepat. Evaluasi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri,” ujar Toni.
Dalam penutup arahannya, Heni kembali menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya komunikasi, sinergi, dan kebersamaan antarpegawai dalam menjaga kualitas pelayanan.
“Kita tidak bekerja untuk menyenangkan atasan, tapi untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Kalau kita sudah menerima hak, maka kita harus menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” tutup Heni.
Dengan semangat pembenahan dan kolaborasi yang kuat, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menatap penilaian Zona Integritas sebagai bagian dari perjalanan membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan benar-benar melayani masyarakat.
