SEMARANG - Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
Keberadaan Majelis Pengawas Notaris sangat penting untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan jabatan Notaris di tengah-tengah masyarakat, sekaligus untuk melindungi hak pengguna jasa Notaris atas kepastian hukum.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo, pada kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Non Manajerial, Anggota Pengawas Daerah MPD (Notaris) Kabupaten/Kota, dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota MPD Notaris Kabupaten/Kota, yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kemenkum Jateng, Senin (10/11).
Heni berpesan agar para anggota MPD dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal, ketat dan berintegritas.
"Oleh karena itu, Saudara sekalian diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain, menganalisis laporan bulanan dari setiap notaris, pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala tindakan korektif atas pembuatan akta dan penyusunan Protokol Notaris," tegas Heni.
"Dan sidang pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Saya juga mengingatkan Saudara sekalian bahwa MPD harus mengirimkan laporan kepada MPW," sambungnya.
Selain itu, Kakanwil juga menginstruksikan agar MPD melakukan evaluasi capaian kinerja MPD periode sebelumnya dan menyusun program kerja untuk tahun pertama.
Sebelumnya, Kakanwil berpesan kepada Pejabat Non Manajerial yang baru untuk bekerja secara lebih professional dan bertanggungjawab.
"Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini bukan hanya merupakan seremoni administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan profesional bagi pejabat fungsional yang baru dilantik," tegasnya Heni.
"Jabatan Pranata Komputer memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital," tambahnya.
Di era digital saat ini, kata Kakanwil pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan.
Menurutnya, kinerja organisasi pemerintah harus berorientasi pada efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas, yang semuanya dapat ditopang oleh sistem informasi yang andal dan SDM yang kompeten di bidang Teknologi Informasi.
Pada kesempatan itu ada 18 orang anggota MPD Notaris Kabupaten/Kota yang dilantik dan diambil sumpahnya, 1 orang PAW Anggota MPD Notaris Kabupaten/Kota dan 1 orang Pejabat Non Manajerial.
Hadir menyaksikan kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah dan beberapa perwakilan pengurus dan Pejabat Manajerial Kemenkum Jateng.
#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak
