SEMARANG – Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B10 Tahun 2025 yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Rabu (15/10) secara daring melalui Zoom Meeting.
Hadir secara daring melalui aplikasi Zoom, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kabag Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan, serta jajaran Bagian Perencanaan Kanwil Kemenkum Jateng.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum harus mampu merencanakan dan menjabarkan kegiatan secara konkret agar selaras dengan arah kebijakan kepemimpinan Presiden.
“Kita melaksanakannya supaya tujuan dari organisasi ini dapat tercapai. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi oleh seluruh Kepala Biro dan para Sekretaris, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab agar hasilnya lebih komprehensif,” ujar Nico.
Sekjen menegaskan pentingnya pelaksanaan Anev secara rutin, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di Kantor Wilayah. Menurutnya, hal itu penting agar Kakanwil beserta jajaran memahami, mengerti, dan melaksanakan tanggung jawab yang diemban masing-masing.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil yang telah bekerja keras di tengah situasi anggaran yang terbatas dan dinamika perubahan kebijakan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil yang telah melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga mencapai 100%. Dari laporan terakhir, ada 10 Kanwil yang sudah mencapai target tersebut. Bagi Kanwil lain yang belum mencapai 100%, diharapkan dapat menyelesaikannya pada sisa waktu tahun 2025,” lanjutnya.
Selain itu, Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum akan terus melakukan sinkronisasi antara tugas dan fungsi dengan kementerian lain, terutama dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang peningkatan ekonomi dan optimalisasi keuangan negara, yang berkaitan erat dengan pembaruan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan Anev B10 ini, diharapkan seluruh program dan layanan Kemenkum dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta memperkuat integritas dan profesionalitas jajaran dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
