SEMARANG - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nico Afinta, mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk fokus pada target-target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikannya pada rapat Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Kemenkum Triwulan III 2025, Rabu (10/09).
Terselenggara secara virtual, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, bersama Kadiv Pelayanan Hukum, Tjasdirin, dan Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati hadir dari Ruang Pandawa Kanwil Jateng.
Hal pertama yang disampaikan Sekjen Kemenkum adalah agar mempertahankan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang telah mencapai 90,38. Ia meminta para Kakanwil dan Kepala Biro untuk memonitoring progres pemenuhan Rencana Kerja Tahunan RB.
Tak hanya itu, terkait Pembangunan Zona Integritas, Nico menekankan pentingnya komitmen dari pimpinan dan pegawai untuk bersama-sama berinovasi dan memberikan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat.
“Tolong dimonitoring evaluasi RKT RB Triwulan III pertahankan capaian 100%, dan berikan layanan yang bermanfaat serta berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan terkait penyerapan anggaran, Sekjen meminta jajarannya untuk detail melihat progres penyerapan anggaran. Harapannya di bulan Oktober nanti bisa tercapai di atas 75%.
Lebih lanjut, Nico juga membahas soal media sosial yang saat ini menjadi salah satu basis perkembangan teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindarkan.
“Saat ini semua disorot oleh media sosial, agar pengelolaannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan branding Kementerian Hukum,” jelasnya.
Hal lain yang menjadi atensi Sekjen terhadap peserta rapat adalah untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program dan identifikasi apa saja kendala yang dihadapi, meningkatkan sinergi internal dan eksternal karena menurutnya kekompakan sangat penting dalam melaksanakan tugas.
Fokus pada target dan memperkuat sistem pelaporan, serta memastikan ketepatan waktu dan akurasi dalam menyampaikan laporan.
Jaga kekompakan, jalin sinergitas di antara pegawai.
“Jangan sampai ada hal-hal yang berdampak pada perpecahan yang mempengaruhi organisasi,” pungkas Sekjen.
Pada kesempatan itu, Kakanwil Heni Susila Wardoyo, melaporkan beberapa capaian yang telah diraih Kemenkum Jateng hingga bulan September ini. Salah satunya adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum yang telah mencapai 1.000 Posbankum dari 8.563 Keluaran/Desa di Jateng.
