SEMARANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menerima kunjungan dan melakukan diskusi strategis dengan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ibnu Chuldun, di ruang kerjanya, Kamis (6/11).
Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi HAM yang pada hari yang sama diselenggarakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Meskipun tidak berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut secara langsung, Heni tetap menyempatkan diri untuk berdialog dengan Deputi Ibnu Chuldun guna memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi di bidang hukum dan HAM.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, serta Kepala Lapas Kendal, Ari Nirwanto.
Dalam suasana diskusi yang hangat dan produktif, Heni Susila Wardoyo menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Kemenko Kumham Imipas dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga, terutama di bidang hukum dan HAM.
“Sinergi antarinstansi merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan hukum dan HAM yang terintegrasi. Kami di Kanwil Jawa Tengah siap mendukung penuh langkah Kemenko Kumham Imipas dalam memastikan implementasi kebijakan di daerah berjalan efektif dan selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujar Heni.
Menanggapi hal tersebut, Ibnu Chuldun menjelaskan bahwa kehadiran Kemenko Kumham Imipas merupakan hasil restrukturisasi kelembagaan pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola serta koordinasi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
“Kemenko Kumham Imipas hadir bukan sebagai pemisahan dari kementerian teknis, melainkan sebagai pengendali dan sinkronisator agar kebijakan lintas sektor dapat berjalan selaras. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan di pusat dan daerah saling mendukung dalam mendukung agenda pembangunan nasional,” jelas Ibnu.
Lebih lanjut, Ibnu menekankan pentingnya peran Kantor Wilayah, termasuk di Jawa Tengah, dalam memperkuat implementasi kebijakan berbasis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di daerah.
“Forum dan dialog seperti ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis HAM di lapangan,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga membahas sejumlah arah kebijakan dan rekomendasi bidang HAM tahun 2025, antara lain pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat, pelindungan HAM bagi pekerja migran, serta pemajuan hak perempuan dan anak.
Pertemuan ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam mendukung sinergitas kelembagaan dan memperkuat peran strategis Kemenko Kumham Imipas sebagai koordinator utama bidang hukum dan HAM.
#kementerianhukum #layananhukummakinmudah #kemenkumjateng
