Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kamis (23/04).
Kegiatan ini diawali dengan arahan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Morina Harahap, yang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pembangunan zona integritas ini merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi, namun lebih jauh menekankan pada implementasi nyata perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Morina.
Ia juga mengapresiasi komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo yang dinilai telah menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan WBBM. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ZI tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran serta dukungan terhadap transformasi kinerja Kementerian Hukum melalui reformasi birokrasi.
Morina menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin kualitas.
“Kami tidak mencari kesalahan, tetapi memberikan masukan terbaik agar apa yang disiapkan dapat memenuhi indikator penilaian. Saya yakin dengan komitmen yang ada, Kanwil Jawa Tengah mampu memberikan hasil terbaik,” tambahnya, seraya berharap proses penilaian di tingkat Tim Penilai Nasional (TPN) dapat berjalan lancar.
Memasuki inti kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo membuka sesi paparan dengan memperkenalkan jajaran tim Zona Integritas dan kelompok kerja (pokja), dilanjutkan dengan penayangan video profil.
Dalam paparannya, Heni memaparkan berbagai capaian kinerja dan pembangunan Zona Integritas dari tahun 2023 hingga 2025, di mana Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta berbagai penghargaan kinerja lainnya . Ia juga menampilkan data layanan serta kontribusi instansi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Heni menjelaskan implementasi enam area perubahan dalam pembangunan ZI, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam area tersebut menjadi fondasi dalam mendorong perubahan pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Pada aspek pelayanan publik, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah terus mendorong inovasi, baik berbasis teknologi informasi maupun non-teknologi. Beberapa inovasi unggulan yang dipaparkan antara lain SIPRADA (Sistem Pra Harmonisasi Raperda dan Raperkada) yang mempercepat proses harmonisasi regulasi daerah, serta SILARAS yang mendukung digitalisasi pelaporan notaris secara terintegrasi. Inovasi-inovasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Selain itu, penguatan kualitas pelayanan juga didukung oleh peran aktif agen perubahan serta pengembangan berbagai layanan berbasis digital yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Menanggapi paparan tersebut, Tim Penilai Internal (TPI) bersama Inspektur Wilayah memberikan sejumlah pertanyaan dan masukan. Mereka menegaskan bahwa desk evaluasi bukanlah forum untuk menghakimi, melainkan untuk memperkaya dan menyempurnakan kesiapan satuan kerja sebelum diajukan ke tahap penilaian nasional.
“Untuk WBBM, titik berat penilaian ada pada inovasi dan dampaknya kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penajaman pada dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pemahaman substantif terhadap indikator yang dinilai,” ungkap tim penilai.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah semakin siap dalam menghadapi penilaian lanjutan dan mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berintegritas.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumJateng
