SEMARANG - Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Kamis (09/10), berlangsung sangat interaktif antara narasumber dengan peserta yang mencapai ribuan baik melalui aplikasi zoom maupun streaming youtube Kemenkum Jateng.
Mengangkat tema Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 (Permenkumham 15/20) tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, Kemenkum Jateng menghadirkan 3 narasumber berkompeten di bidangnya.
Pertama dari internal Kemenkum yaitu Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deni Kristiawan, yang menjelaskan hasil Analisis Evaluasi dari Permenkumham tersebut.
Secara umum menurut Deni, Permenkumham 15 Tahun 2020 memang telah memberikan landasan hukum yang penting, namun masih memiliki celah kelembagaan dan teknis. Dengan revisi yang tepat, regulasi tersebut bisa menjadi instrumen yang lebih efektif, adaptif, dan responsif.
"Kanwil Kemenkum Jateng siap mendukung BSK dan Ditjen AHU dalam perumusan kebijakan lanjutan," katanya sebelum menutup materinya.
Selanjutnya, Analis Hukum dari Ditjen AHU, Mikael Gama Pramudita, memaparkan materi tentang Penguatan Peran MPD dan MPW dalam Penyelesaian Penanganan Perkara. Ia menjelaskan kewenangan dari Majelis Pengawas yang berfungsi membina dan mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
Narasumber terakhir adalah Ketua MPD Kabupaten Klaten, Ari Nur Widanarko, yang sudut pandang langsung sebagai seorang pengawas notaris dalam pemaparan materinya yakni dampak Permenkumham tersebut terhadap pemeriksaan notaris di daerah.
"Pembinaan perlu edukasi dari Majelis Pengawas Daerah, mengingatkan notaris di daerah untuk taat kepada peraturan jabatan notaris," katanya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi peserta, panitia turut menghadirkan sesi games berhadiah dan memberikan gift bagi enam peserta dengan pertanyaan terbaik.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jateng berharap hasil diskusi dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan dan pengawasan notaris, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang kenotariatan.
#kemenkumjateng #kementerianhukum #layananhukummakinmudah #setahunberdampak
