SEMARANG – Masuknya Rancangan Undang Undang (RUU) terkait Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi saksi dan korban dengan lebih efektif, responsif, dan inklusif.

Proses pembentukan RUU yang cukup panjang memerlukan keterlibatan semua unsur karena setiap UU yang disahkan akan mengikat warga negara. Partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa RUU yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat luas.

Dalam rangka proses perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi XIII DPR RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar kegiatan Konsultasi Publik untuk menampung aspirasi dan masukan terhadap Perubahan Kedua UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut.

Terselenggara di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Sabtu (26/04), kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak dari unsur pemerintah, akademisi, hingga masyarakat.

Dengan melaksanakan asas _meaningful participation_, konsultasi publik ini diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif dalam memperkuat kualitas regulasi.

Selama 17 tahun berdiri, LPSK telah banyak menghadapi tantangan dan rintangan dalam memberikan kualitas perlindungan saksi dan korban sesuai dengan harapan adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban

Di tahun 2024, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 926 orang. Angka yang cukup tinggi ini menunjukkan pentingnya perlindungan dalam proses peradilan.

Ketua LPSK, Achmadi, berharap UU yang nanti dihasilkan akan lebih memberikan dampak positif bagi saksi dan korban.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendengar masukan dari mitra kerja semuanya, untuk kepentingan perubahan undang undang perlindungan saksi dan korban,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII, Rinto Subekti, yang menjadi pimpinan rapat hari ini menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari peserta rapat untuk dijadikan bahan pertimbangan.

“Kami berkomitmen untuk menyerap aspirasi secara langsung, guna memastikan substansi yang sedang disusun benar-benar menjaga kebutuhan riil dan faktual di lapangan,” jelas Rinto.

Kegiatan Konsultasi Publik dilanjutkan dengan diskusi interaktif pembahasan revisi UU yang dipimpin oleh Rinto Subekti.

Selain Kemenkum Jateng, peserta juga datang dari kalangan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum. Terlihat hadir dari Kanwil Kemenham Jateng, Kanwil DitjenPAS Jateng, Kanwil Ditjenim Jateng, Pengadilan Tinggi Semarang, Kejaksaan Tinggi Jateng, Polda Jateng, Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang dan Polrestabes Semarang.

Selain itu hadir juga perwakilan dari Lembaga Negara terkait, Akademisi, Praktisi, LSM maupun Masyarakat Sipil.

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dipercaya sebagai Tuan Rumah kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng, Sabtu (26/04).

Menurut Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, kepercayaan yang diberikan dua Lembaga Negara tersebut, merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Menurutnya kegiatan ini sangat strategis dalam membangun Sistem Hukum Nasional.

"Kami percaya forum ini sangat esensial dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih berpihak kepada keadilan, keberanian bersuara, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara," kata Heni dalam sambutan selamat datangnya.

Lebih substansial, Kakanwil Kemenkum Jateng menilai bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjadi landasan penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang menjadi saksi dan/atau korban dalam suatu proses hukum.

Namun, dengan perkembangan dinamika hukum, sosial, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, penyempurnaan terhadap Undang-Undang ini menjadi suatu kebutuhan mendesak agar tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Mengacu pada hal tersebut, Heni menjadikan kegiatan Konsultasi Publik ini sebagai representasi dari semangat demokrasi dan keterbukaan.

"Kegiatan Konsultasi Publik ini merupakan manifestasi nyata dari semangat demokrasi dan keterbukaan," kata Heni.

"Proses pembentukan Undang-Undang yang melibatkan Aparat Penegak Hukum, Unsur Pemerintah, Akademisi dan masyarakat luas merupakan bentuk pelaksanaan "asas meaningful participation".

"Di mana partisipasi publik, tidak hanya hadir sebagai formalitas, tetapi sungguh-sungguh mampu memberikan kontribusi substantif dalam memperkuat kualitas regulasi," imbuhnya.

Secara umum, Kemenkum Jateng menyambut baik langkah Komisi XIII DPR RI bersama LPSK dalam menginisiasi kegiatan ini, sebagai bagian dari proses legislasi yang inklusif dan berorientasi pada pemajuan Hak Asasi Manusia.

Melalui dialog yang terbuka, argumentasi yang sehat, serta kolaborasi antar sektor, Kemenkum Jateng percaya, akan lahir berbagai masukan berharga yang dapat memperkuat posisi LPSK sebagai lembaga yang profesional, akuntabel, dan memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan mandatnya.

Heni menegaskan dukungannya pada upaya pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Kami percaya bahwa dengan regulasi yang lebih komprehensif dan aplikatif, LPSK akan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan yang utuh," ujar Heni.

"Tidak hanya dalam konteks perlindungan fisik, namun juga perlindungan psikologis, hukum, sosial, dan ekonomi bagi para saksi dan korban".

"Perlindungan yang efektif terhadap saksi dan korban akan berdampak besar dalam memperkuat sistem peradilan pidana, meningkatkan keberanian publik untuk melaporkan tindak kejahatan, serta menjadi wujud nyata dari kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya," tambahnya.

Kakanwil Kemenkum Jateng juga mengajak seluruh peserta yang hadir, untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan masukan, usulan, maupun kritik yang konstruktif dalam forum ini.

Penutup, Heni berharap agar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berlangsung dengan lancar, sukses, dan menghasilkan rumusan-rumusan yang visioner serta implementatif demi Indonesia yang lebih adil, beradab, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pada kesempatan ini, Komisi XIII DPR RI dipimpin oleh Hj. Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar selaku Ketua Tim dan Rinto Subekti dari Praksi Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua.

Anggota lainnya tampak, Vita Ervina dan Hj Siti Asiyah dari Fraksi Partai PDI-P, Isfhan Taufik Munggaran dan Franciscus Maria Agustinus Sibarani dari Fraksi Partai Golkar, Melati dan Adik Sasongko dari Fraksi Partai Gerindra, S.N. Prana Putra Sohe dan Mafirion dari PKB, Muslim Ayub dari Nasdem, H. Arisal Azis dari PAN dan dr. Raja Faisal Manganju Sitorus dari Demokrat.

Sementara LPSK dipimpin oleh ketuanya, Brigjen. Pol. (Purn). Dr. Achmadi.

Peserta datang dari kalangan Aparat Penegak Hukum. Terlihat perwakilan dari Pengadilan Tinggi Semarang, Kejaksaan Tinggi Jateng, Polda Jateng, Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang dan Polrestabes Semarang.

Selain itu hadir juga perwakilan dari Pemerintah, Lembaga Negara terkait, Akademisi, Praktisi, LSM maupun Masyarakat Sipil.

PURWOREJO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Diseminasi KI sebagai Rangkaian Kegiatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 di Desa Bener Purworejo, Jumat (25/04).

Bertempat di Balai Desa Bener, Diseminasi ini menyasar pelaku UMKM serta tokoh masyarakat Desa tersebut.

Mengawali kegiatan, Kepala Desa Bener Purworejo, Khabib Sholeh menyampaikan sambutan selamat datang dan merespon positif atas diadakannya kegiatan ini.

"Kami berterima kasih Pak atas diadakannya kegiatan ini di Desa Bener, semoga kegiatan ini dapat menambah informasi terkait kekayaan intelektual dan nantinya mampu menunjang ekonomi desa ini ke depan,” terangnya.

Selanjutnya, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang berkesempatan membuka Diseminasi, menyampaikan pentingnya mendaftarkan KI.

"Mendaftarkan Kekayaan Intelektual sangat penting karena memberikan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan nilai tambah produk dari suatu daerah,” jelas Heni dalam sambutannya.

"Pendaftaran Kekayaan Intelektual juga memungkinkan UMKM untuk mencegah penggunaan produknya tanpa izin, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri,” tambahnya.

Heni juga menyampaikan tujuan diadakannya Diseminasi Kekayaan Intelektual ini yaitu guna membangkitkan semangat masyarakat untuk mendorong potensi-potensi KI di daerah agar mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat diakui secara legal.

Ia dan jajarannya menyatakan akan mendukung penuh masyarakat dalam rangka melindungi hak-hak atas Kekayaan Intelektual yang ada.

"Kata kuncinya adalah kesadaran dan kemauan masyarakat daerah dengan guyup rukun dan mengkomunikasikan potensi-potensi Kekayaan Intelektual yang ada, kami akan selalu terbuka untuk mendukung masyarakat," pungkasnya

Kegiatan dilanjutkan diskusi dengan peserta Diseminasi yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pelayanan KI Kemenkum Jateng, Agustinus Yosi Setyawan.

Terlihat Masyarakat Desa Bener Purworejo sangat antusias untuk mengidentifikasi potensi-potensi daerah, dan didapati beberapa potensi kekayaan intelektual daerah Bener yang rencana akan diproses pendaftaran yaitu Tugu Bener, Kerajinan Bambu Besek, Pertunjukan Kesenian Madya Pitutur, dan Geblek Seniten.

Semarang – Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggandeng Radio Gaul FM dalam talkshow spesial, Jumat (25/04). Talkshow yang disiarkan langsung dari studio Radio Gaul FM di kanal 87.8 sore tadi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, serta inventor paten dari Universitas Katolik Soegijapranata, Dr. Alberta Rika Pratiwi.

Para narasumber mengupas tuntas peran penting kekayaan intelektual (KI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kreatif di Indonesia. Dalam pemaparannya, Heni menjelaskan bahwa kekayaan intelektual mencakup tujuh bidang utama, yakni paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu, serta tata cara pendaftarannya.

“Kekayaan intelektual adalah bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap karya cipta dan inovasi masyarakat. Negara hadir untuk memberikan jaminan hukum, agar ide-ide brilian yang lahir dari masyarakat tidak hanya terlindungi, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara komersial,” jelas Heni.

Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap KI bukan hanya penting bagi individu pencipta, tetapi juga berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Ketika karya terlindungi, inovasi meningkat. Inovasi itu yang nantinya akan mendorong produktivitas, daya saing, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Alberta membagikan pandangan dan pengalamannya sebagai inventor paten dari dunia akademik. Menurutnya, paten adalah bentuk perlindungan atas hasil jerih payah dan kreativitas seseorang.

“Saya mulai tertarik dengan paten ketika sadar bahwa hasil riset saya berpotensi diklaim orang lain jika tidak saya lindungi. Saat itu saya belum begitu tahu soal paten, tapi ternyata negara memberikan jalur yang sangat jelas dan terstruktur bagi siapa pun untuk mendaftarkan karyanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pengajuan paten kini semakin mudah dan transparan. Yang menarik, lanjut Alberta, siapa pun bisa mengajukan paten, tanpa memandang latar belakang pendidikan.

“Kita bisa menelusuri basis data paten internasional seperti dari Amerika atau Eropa, untuk memastikan karya kita benar-benar orisinal. Prosesnya sudah digital, kita bisa unduh formulirnya, isi sesuai panduan, dan menunggu hasil pemeriksaan. Kalau ada kemiripan dengan paten lain, kita pun diberi tahu dan diarahkan,” jelas Alberta.

“Inovasi bisa datang dari siapa saja, asalkan kita mau jeli melihat peluang dan berani menyusun langkah-langkahnya,” lanjutnya.

Talkshow ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam menyuarakan pentingnya kekayaan intelektual sebagai modal utama dalam membangun masa depan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Diharapkan, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mendaftarkan karya cipta mereka, serta menjadikan inovasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

MAGELANG - Indikasi Geografis (IG) memberikan hak eksklusif bagi produk dalam suatu daerah, sehingga produk yang sudah terdaftar sebagai IG dapat memberikan nilai ekonomis.

Mendasari hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo melakukan pengawasan kualitas dan nilai konsistensi IG Kabupaten Magelang yang telah terdaftar, yaitu Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang, Kamis (24/04).

Kehadiran Kakanwil diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Romza Ernawan bersama Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kabupaten Magelang, Istanto serta perwakilan Bappeda Kabupaten Magelang di Sekretariat MPIG.

Mengawali kegiatan, Heni menyampaikan bahwa melalui pengawasan ini, diharapkan IG yang telah terdaftar dapat terus terjaga kualitas dan nilai konsistensinya.

"Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam menjaga integritas produk berlabel IG, termasuk Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang," ujar Kakanwil.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa kopi yang dijual benar-benar berasal dari kawasan yang terdaftar dan memenuhi standar kualitas serta tetap konsisten," sambungnya.

Lebih lanjut, kehadiran Pria kelahiran Sragen kali ini juga dalam rangka upaya mendorong peningkatan pendaftaran potensi Kekayaan Intelektual, khususnya IG.

"Informasi yang kami terima, ada beberapa potensi IG di Kabupaten Magelang yang lain diantaranya Beras Mentik Wangi, Kopi Robusta Magelang, dan Olahan Masakan Ikan Beong," kata Heni.

"Segera saja didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum serta sebagai upaya kita dalam melestarikan kearifan lokal," imbaunya.

Menanggapi hal tersebut, Romza menyampaikan komitmennya untuk mendukung kinerja Kementerian Hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis.

"Kami memang sudah berencana untuk mendaftarkan beberapa potensi Indikasi Geografis yang ada di Kabupaten Magelang. Segera akan kami tindaklanjuti dan mohon dukungannya pak," tutur Romza.

Terakhir, apresiasi juga disampaikan oleh Istanto atas pengawasan yang dilakukan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

“Dengan adanya pengawasan ini, kami merasa lebih terlindungi dan bisa menjual kopi kami dengan harga yang lebih baik. Kami juga mendapat pembinaan untuk menjaga kualitas kopi yang kami hasilkan," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setyawan bersama tim.