SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menghadiri Rapat Pengkajian, Analisis, dan Evaluasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, pada Jumat (7/11/2025).
Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Biro Hukum, Gedung A Lantai 5, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Merupakan tindak lanjut dari Akta Perdamaian Nomor 294/Pdt.G/2025/PN Smg tanggal 9 September 2025 antara Tim Advokasi Selamatkan Laut Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Rapat tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan executive review terhadap Permen LHK Nomor 8 Tahun 2009, guna merumuskan saran dan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai efektivitas penerapan baku mutu air limbah, khususnya pada kegiatan pembangkit listrik tenaga termal di wilayah Jawa Tengah.
Selain Kemenkum Jateng melalui para Analis Hukum, kegiatan dihadiri juga oleh berbagai unsur strategis, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Dari pihak penyelenggara turut hadir para Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah aspek penting yang perlu dikaji ulang dalam penerapan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2009, antara lain standar baku mutu limbah cair dari kegiatan pembangkit listrik tenaga termal, mekanisme pengawasan serta pelaporan hasil uji limbah, hingga kesesuaian regulasi dengan kondisi lingkungan saat ini dan perkembangan teknologi pengolahan limbah terkini.
Keterlibatan Kemenkum Jateng dalam kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi aktif dalam memastikan setiap regulasi teknis nasional memiliki keselarasan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kepastian hukum di daerah.
Selain itu, partisipasi ini juga mencerminkan komitmen Kemenkum Jateng dalam mendukung upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, agar implementasinya tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi hasil kajian yang objektif, aplikatif, dan dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi maupun penerapan standar baku mutu air limbah di Indonesia. Hasil evaluasi tersebut diharapkan turut memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta kelestarian lingkungan di wilayah Jawa Tengah.
#KementerianHukum #KemenkumJateng #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak
