Semarang - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, mengajak jajarannya untuk tidak pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut diutarakannya saat menjadi pembina apel pagi, Rabu (08/05).

"Sesulit apapun hidup di dunia, tidak perlu dikhawatirkan, karena pasti dibalik setiap kesulitan akan ada kemudahan, " pesan Kakanwil.

Kakanwil Tejo menganalogikan tantangan dalam hidup seperti saat mengendarai sepeda di jalan menanjak.

"Saat di Kalimantan Selatan dulu, saya sering gowes dan melalui tanjakan. Saya berpikir bahwa jangan putus asa karena setelah tanjakan pasti ada turunan, begitulah hidup, " katanya .

Demikian pula dalam kita melaksanakan tugas dan fungsi, terkadang menemui hambatan dan kendala, namun tetap harus dapat meninggalkan legacy yang baik.

"Untuk menjadi baik dan meninggalkan legacy yang baik, kadang harus mengorbankan waktu, pikiran dan hati. Seperti halnya satker dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Itu semua dibutuhkan pengorbanan," terang Kakanwil.

"Tidak bisa kita mengangkat derajat dan Marwah Kemenkumham jika kita tidak berjuang, berkorban. Kita harus mampu membangun sinergitas dan soliditas dalam membangun Kanwil Jateng agar memiliki penilaian positif dari masyarakat, " sambungnya mengingatkan.

Diakhir amanatnya, Kakanwil mengajak untuk bersama-sama membangun Kanwil Kemenkumham Jateng menjadi institusi yang baik, yang memiliki nilai positif di internal maupun eksternal.

"Jika selama ini ada salah mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, silahkan tegur jika ada keliru, " pungkasnya.

Sebelumnya pegawai pemberi masukan Sri Rahayu menyoroti area parkir yang dirasa perlu untuk diberikan akses masuk dan keluar sehingga dapat memudahkan pegawai maupun tamu yang akan memanfaatkan lahan parkir yang disediakan Kantor Wilayah 

Seperti biasa, apel pagi diikuti Pimti Pratama , Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPNPN dan Mahasiswa Magang.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI 

JAKARTA - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Anggiat Ferdinan bersama Analis KI Pertama Mahdya Isyah Putra Sihite kembali mengikuti rangkaian kegiatan Intellectual Property Crime Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Ballroom Luwansa Hotel Jakarta.

Di hari kedua penyelenggaraan, Kadiv Yankumham menyerap materi terkait Perkembangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Secara Online dan Solusinya, Efektifitas dan Efisiensi Sistem Rekordasi untuk Mencegah Masuknya Barang-barang Palsu, Sharing Best Practice tentang Penegakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk Meningkatkan Investasi dan Perlindungan KI serta Strategi untuk Meningkatkan Ekonomi Indonesia.

Sebagai pembuka, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen mengatakan bangsa-bangsa di dunia ingin mengambil bagian dalam peringatan hari Kekayaan Intelektual sedunia, termasuk Indonesia. DJKI berusaha untuk "merayakan" hari KI sedunia dengan berbagai kegiatan.

Dari sisia lain, Min Usihen mengungkapkan, pelanggaran KI dari tahun ke tahun terus meningkat, berupa pembajakan maupun penggunakan karya orang lain tanpa hak, serta bentuk-bentuk pelanggaran kekayaan intelektual lainnya.

Menurutnya, Pelanggaran KI merugikan pendapatan masyarakat maupun negara, karena mengakibatkan hilangnya pendapatan dari pemegang hak yang sah maupun negara.

Dirjen KI juga mengatakan, salah satu keberhasilan DJKI adalah terbentuknya regulasi di bidang manajemen penyidikan KI melalui Permenkumham No.1 Tahun 2023.

Terakhir, Min Usihen mendorong upaya memberantas pelanggaran KI yang memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder serta Kementerian/Lembaga Negara

Sebelumnya, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKl, Anom Wibowo, dalam laporannya menyebutkan Kegiatan IP Crime Forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas kerjasama antar Satuan Tugas IP Task Force dalam memerangi pelanggaran dan kejahatan.

Selain itu, guna meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum di bidang KI.

Kegiatan IP Crime Forum ini diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang peserta, baik secara offline maupun online yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Republik Indonesia (BPOM), Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Bea dan Cukai, Mahkamah Agung RI, Universitas Tri Sakti; WIPO, Homeland Security Investigations (HSI), US Embassy, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, INTA, JICA, JETRO, KOTRA dan SwissChamber

SEMARANG - Dalam prakteknya, penyelenggaraan pelayanan publik bidang kewarganegaraan melibatkan berbagai instansi sesuai dengan karakteristik wewenang masing-masing.

Agar pelayanan kewarganegaraan dapat berjalan optimal setiap instansi terkait perlu saling memahami tugas dan fungsi serta output layanan antara yang satu dengan yang lain.

Hal ini menjadi dasar penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Kewarganegaraan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Ballroom Hotel Wujil Ungaran, Selasa (07/05).

Kegiatan kali ini mengusung tema "Persamaan Persepsi Antar Instansi Terhadap Regulasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian dan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing".

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan mengatakan, sosialisasi ini penting dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Agar masyarakat pengguna layanan dapat memperoleh petunjuk yang tepat untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan terwujud kepastian dan supremasi hukum" ujar Yosi membacakan sambutan Kepala Kantor Wilayah.

Yosi mengungkapkan, berdasarkan data bulan Januari 2024 hingga April 2024, Kemenkumham Jateng sudah melakukan pengambilan sumpah/pernyataan janji setia terhadap 3 (tiga) WNI yang baru.

Layanan Pewarganegaraan, jelas Yosi terdiri dari beberapa jenis, misalnya pewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran atau anak yang lahir di negara ius soli yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI, pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi WNI atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya, pewarganegaraan berdasarkan permohonanan dari warga negara asing dan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

Sementara layanan status kewarganegaraan terdiri atas, permohonan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda, surat keterangan tentang kehilangan Kewarganegaraan RI, Keputusan Presiden tentang kehilangan kewarganegaraan RI, permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI dan permohonan surat Keputusan tentang tetap menjadi WNI.

Penutup, Kepala Bidang Pelayanan Hukum berharap sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai regulasi yang diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.

"Demi mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik bidang kewarganegaraan yang lebih efektif. Semoga kegiatan Sosialisasi ini bermanfaat bagi kita semua," pungkasnya Yosi mengakhiri.

Sebelum, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara selaku ketua penyelenggara dalam laporan menyampaikan, kegiatan sosialiasi dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kesepahaman bersama mengenai regulasi pelayanan status kewarganegaraan, pewarganegaraan, pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas, penerbitan surat keterangan keimigrasian, dan pencatatan status kewarganegaraan penduduk.

"Dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik bidang kewarganegaraan yang sinergis dan mengakomodasi gagasan pengembangan regulasi pelayanan publik kewarganegaraan yang lebih baik pada masa mendatang," paparnya.

Peserta kegiatan, ungkap Widya, berjumlah 100 orang yang berasal dari, Kemenkumham Jateng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari sejumlah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Jateng.

_Toni Sugiarto Jadi Pelaksana Tugas Kabadiklat_

SEMARANG- Toni Sugiarto hari ini resmi menjabat sebagai Plt. Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah setelah melaksanakan prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Aula Yasonna, Selasa (07/05).

Pada sertijab ini, Kaswo selaku Kepala Badiklat terdahulu menyerahkan tampuk pimpinan tertinggi tersebut kepada Toni Sugiarto sebagai Plt Kepala Badiklat yang baru.

Kehadiran Toni Sugiarto sendiri bukanlah wajah baru di benak Insan Kemenkumham Jawa Tengah. Pria asli Bumi Pasundan ini merupakan Kepala Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah sejak tahun 2023 silam.

Diketahui, Kepala Badiklat terdahulu, Kaswo, selepas sertijab ini akan langsung mengemban amanah baru. Dirinya akan memikul tugas sebagai Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan antara keduanya disaksikan secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Anton Edward Wardhana.

Dalam sambutannya, Anton mengatakan bahwa mutasi, rotasi dan promosi merupakan dinamika dari sistem birokrasi. _Tour of Duty_ (perpindahan jabatan) dan _Tour of Area_ (pindah wilayah kerja) adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah organisasi.

"Promosi, rotasi dan mutasi merupakan jawaban atas kebutuhan organisasi, terutama di bidang manajerial dan teknis," terang Anton.

"Harapannya, _Tour of Duty_ ataupun _Tour of Area_ mampu mendongkrak performa organisasi," tambahnya.

Tidak lupa Anton menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kaswo atas sumbangsihnya selama ini. Sebelumnya, Kaswo berhasil membawa Badiklat Jateng meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020.

"Kami atas nama Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya Pak Kaswo, atas kinerja, dedikasi, dan pengabdian yang begitu besar," kata Anton.

"Kami percaya, Pak Kaswo, telah menjalankan tugasnya dengan baik. Telah menanamkan pondasi yang kuat dan meninggalkan legacy bagi kantor ini. Faktanya, Pak Kaswo telah berhasil membawa Badiklat meraih WBK," sambungnya.

Sementara untuk Toni Sugiarto, Anton berpesan untuk melanjutkan program kerja yang dibangun oleh pimpinan terdahulu.

"Pertahankan dan tingkatkan kinerja yang sudah baik. Perbaiki bila ada yang perlu diperbaiki," pesan Anton.

"Jangan pernah malu untuk belajar kepada pimpinan terdahulu dan para pegawai yang telah lebih dulu bertugas di sini," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Pejabat Administrator, Pengawas Kantor Wilayah, Kepala UPT Eks Karesidenan Semarang, dan Pejabat Struktural Badiklat Jateng.