KENDAL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Bimtek penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Unit Pelaksana Teknis eks Karesidenan Semarang, di Lapas Kelas II A Kendal, Selasa (29/8).

Bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Laporan SPIP tersebut menghadirkan peserta sebanyak 30 orang dari 13 UPT.

Bimbingan Teknis ini diisi oleh Edy Faozaeni, Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang membahas secara rinci masing-masing unsur yang terdapat pada SPIP.

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah  Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelas Edy. 

Selanjutnya Edy juga membimbing seluruh peserta terkait teknis pembuatan laporan SPIP dan Kertas Kerja Penilaian Struktur & Proses.

“Menjadi penting bagi seluruh Satuan Kerja untuk memahami kompleksitas  penyelenggaraan SPIP, sehingga dapat dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan SPIP yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan SPIP yang Profesional dan Akuntabel,” tandasnya.

Diharapkan dari bimbingan teknis SPIP ini maka SPIP harus dapat berorientasi pada hasil, dan mampu memberikan manfaat dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas sehingga dapat dicapainya good and clean government.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

*Perkuat Kompetensi JF Analis Hukum, Kemenkumham Jateng Ikuti Bimtek Hukum Penyusunan Analisis Evaluasi Perundangan-undangan*

Surakarta – Guna mengembangkan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum, Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan analis evaluasi dan pertimbangan hukum peraturan perundangan.

Bimtek yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pembina jabatan fungsional Analis Hukum bersama Kementerian Agama ini berlangsung pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2023 di The Sunan Hotel Solo.

Kegiatan ini sejalan dengan tugas utama para Analis Hukum, di antaranya yaitu analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas fungsi Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum.

Materi dipaparkan narasumber BPHN Kemenkumham, Dwi Agustine Kurniasih dan Tongam Ranikson Silalaban, meliputi teknis analis dan evaluasi peraturan perundangan dan teknis penyusunan pertimbangan hukum.

"Penyusunan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, yakni upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode evaluasi Pedoman 6 Dimensi terdiri dari Pancasila, Ketepatan jenis peraturan perundangan, Disharmoni pengaturan, Kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundangan yang bersangkutan dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan. Objek analis dan evaluasi mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang telah diundangkan (ex-post review)," jelasnya.

Melalui bimbingan teknis yang diikuti oleh 50 peserta itu selain menyajikan informasi dan pembelajaran antar narasumber dan peserta yang aktif dalam tiap sesi materi, juga para peserta dilibatkan dalam Evaluasi Kegiatan dan Pendalaman Penyusunan Permohonan sehingga para peserta nantinya bisa menganalis dan mengevaluasi terkait permohonan dan pengujian undang-undang dengan pertimbangan hukum.

*Tim Penilai Mandiri Lakukan Verifikasi Lapangan di Kanwil Kemenkumham Jateng*

SEMARANG - Proses pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah mencapai tahap Desk Evaluasi. Kini Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah diuji langsung untuk menentukan kelayakannya melalui verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) Pembangunan Zona Integritas, Selasa (29/08).

Dalam verifikasi lapangan, TPM yang didampingi para Pimti Pratama dan Pejabat Administrasi serta Tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Jateng melaksanakan verifikasi lapangan untuk meninjau langsung terkait penilaian di ruang layanan bersama satu pintu.

Verifikasi lapangan ini dilakukan guna melakukan crosscheck situasi dan kondisi aktual di lapangan serta inovasi-inovasi yang ditampilkan satuan kerja.

TPM yang terdiri dari Doktor Gurning dan tim ini mengapresiasi kelengkapan sarana prasarana dan mengevaluasi kekurangan pelayanan yang ada untuk diperhatikan sedetail mungkin.

Selanjutnya di ruang rapat Arjuna, TPM menjelaskan hasil dari verifikasi lapangan ini akan dijadikan bahan rujukan untuk tahapan selanjutnya, yakni menentukan satker mana saja yang akan diusulkan ke KemenPAN-RB.

"Verifikasi lapangan ini adalah tahap ketiga setelah sebelumnya dilakukan tahap verifikasi dokumen, LKE, dan wawancara. Nantinya pada tahap final yaitu panel TPM dan TPN di akhir tahun untuk menilai satuan kerja mana yang layak mendapatkan predikat WBK," ujar Gurning.

Membedah lebih dalam pembangunan zona integritas di Kanwil Kemenkumham Jateng, Pimti Pratama dan Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Jateng serta tim pembangunan Zona Integritas memaparkan proses bisnis dari masing-masing divisi.

SEMARANG - Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nadzif Ulfa mengajak seluruh pegawai saling mendukung dalam membangun Zona Integritas.

Pasalnya, hari ini Selasa (29/08), di Kanwil Kemenkumham Jateng akan dimulai verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Mandiri (TPM).

Ia berharap tidak hanya Tim Pembangunan ZI saja, namun seluruh lini dapat mencerminkan Zona Integritas yang sudah lama terbangun di Kanwil.

"Mohon teman-teman untuk saling mendukung dan melengkapi," katanya ketika menjadi pembina apel pagi hari ini

Terakhir yang disampaikan Ketua IPKEMINDO Jateng ini adalah Insan Pengayoman Jateng harus terlihat siap baik dalam pemberian layanan maupun hal lainnya.

"Kita juga harus terlihat siap di hadapan TPM, kita harus memahami esensi dari pembangunan ZI," jelasnya.

Gelaran apel pagi hari ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana, serta PPNPN dan mahasiswa magang di Kanwil.