*Kemenkumham Jateng Terima Konsultasi dan Fasilitasi Perda Pemda Kabupaten Wonosobo*

SEMARANG - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang Hukum kembali menerima konsultasi dari Pemerintah Daerah terkait pembentukan Perda, Kamis (31/08).

Kali ini, giliran Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang melakukan konsultasi dalam rangka rencana penyusunan Raperda tentang Penyertaan Modal.

Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, yang memimpin jalannya acara menyambut baik adanya konsultasi ini sebagai representasi Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai instansi vertikal di wilayah yang menyelenggarakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Hukum dalam sambutannya mengungkapkan Kanwil Kemenkumham Jateng terbuka untuk menerima konsultasi dan fasilitasi Raperda .

“Kami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selalu terbuka dan senang hati, membantu pemerintah daerah dalam pembentukan maupun harmonisasi peraturan daerah,” jelas Deni.

Hadir dalam hal ini dari Pemkab Wonosobo Junaedi selaku Asisten Perekononian dan Pembangunan pemerintahan, Kepala bagian perekonomian dan juga dari bagian hukum.

Asisten Perekonomian dan Pembangungan, Junaedi menjelaskan naksud dan tujuan kehadiran mereka yakni dalam rangka silaturahmi dan konsultasi terkait rencana Kabupaten Wonosobo yang akan menyusun Raperda tentang Penyertaan Modal. Pihaknya berharap masukan yang diberikan benar benar dapat diimplementasikan dalam penyusunan Raperda tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bima ini dilanjutkan dengan diskusi lebih teknis Tim perancang perundang undangan kantor wilayah dengan tim dari kabupaten wonosobo terkait substansi Raperda yang akan disusun.

BATANG-Rencana Proses Hibah Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang memasuki tahap pengukuran Tanah.

Status kepemilikan tanah Lapas seluas kurang lebih 2 Ha yang saat ini masih dipegang Pemkab Batang akan dilakukan pindah kepemilikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. 

Untuk diketahui, selama ini tanah yang ditempati Lapas Batang menggunakan sistem pinjam pakai dari Pemkab Batang sejak awal berdirinya Lapas. Hal ini sekaligus untuk menertibkan aset yang dimiliki oleh Pemkab Batang.

Hadir langsung pada kesempatan itu Kepala Divisi Administrasi Kanwil Jateng, Hajrianor bersama Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono dan tim mengawal proses awal pengukuran tanah Lapas Batang, Kamis (31/08).

Turut hadir, Tim pengukuran dari Pemkab Batang Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Kh. Anam, Perangkat Desa Rowobelang, Sungkawa, beserta petugas ukur dari BPN Kab. Batang.

Menanggapi proses pengukuran tanah tersebut, Hajrianor menyampaikan apresiasi terkait rencana hibah ini.

"Kami atas nama pimpinan memberikan apresiasi terkait rencana hibah ini, upaya untuk menertibkan aset agar jelas proses pengelolaannya" ungkapnya.

Selanjutnya, Kasubbag Adwil Kh. Anam berharap proses awal pengukuran tanah ini dapat berjalan dengan lancar hingga proses sertifikasi.

"Tahapan ini kita berupaya untuk menentukan titik koordinat untuk peta ukurnya, kemudian nanti kita sampaikan pada DPRD Batang untuk persetujuan hibah" terangnya.

"Kami akan terus berkoordinasi dan mohon bantuan juga nantinya dari Kemenkumham untuk proses sertifikasi kedepan" imbuhnya.

SEMARANG - Sebagai bentuk implementasi Corporate University, Pembina Apel Pagi, Rina Desy Ariyanti memaparkan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kamis (32/08).

Rina yang menjabat sebagai Penyuluh Hukum Madya lebih dulu menggambarkan beberapa kasus KDRT yang umum terjadi di masyarakat. Menurutnya, banyak sekali tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian. 

Melanjutkan, Rina menjelaskan definisi KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

"KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga," terang Rina.

Berdasarkan pengertian tersebut, Rina membagi 4 kategori KDRT.

"Pertama kekerasan fisik, misalnya pemukulan, atau hal lain yang bisa menyebabkan kematian," kata Rina menjelaskan.

"Yang kedua kekerasan psikologis. Yaitu kekerasan dalam bentuk verbal, contohnya memaki, mengancam dan sebagainya, yang bisa mengakibatkan trauma psikis".

"Hal ini bisa juga berakibat, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan," tambahnya.

Yang keempat menurut Rina, KDRT dalam bentuk kekerasan seksual, yang bisa terjadi antara suami istri atau anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain.

Terakhir, KDRT berupa penelantaran. Rina menerangkan, tidak memberi nafkah itu juga termasuk dalam KDRT. Bentuk lainnya, setiap perbuatan yang membatasi orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi.

Selanjutnya, Rina juga menjelaskan mengenai ruang lingkup keluarga, yang dimaksud dalam ketentuan ini.

"Lingkup rumah tangga itu sendiri, terdiri dari bapak, ibu, anak ataupun semua orang yang bertempat tinggal di rumah tersebut, termasuk ART," terang Rina.

Terakhir, Pembina Apel menjelaskan bahwa kita semua sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT, menolong korban KDRT dan melaporkan bila ada indikasi terjadinya KDRT.

Mengikuti apel pada kesempatan ini, Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksana serta PPNPN Kantor Wilayah.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI 

PEKALONGAN- Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mengikuti kegiatan hari kedua Muktamar Sufi Internasional Tahun 2023 bertempat di Hotel Santika Pekalongan, Rabu (30/08).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Tita Tri Handayawati beserta dengan Pelaksana pada Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng.

Kehadiran jajaran Divisi Keimigrasian Jateng selain mengikuti jalannya pertemuan akbar ulama se-dunia tersebut juga sekaligus melaksanakan salah satu tugas keimigrasi yakni pengawasan Warga Negara Asing (WNA).

Sebagai informasi, Muktamar Sufi ini dihadiri ratusan ulama sufi dari 31 Negara yang tergabung dalam World Sufi Assembly. Adapun secara total, peserta muktamar diperkirakan mencapai 3.500 ulama.

"Selain mengawasi kegiatan WNA dalam acara ini, kami juga telah bekerjasama dengan panitia untuk mengecek terkait dokumen imigrasi peserta yang hadir," ujar Tita Tri Handayawati ditemui Tim Humas.

Tita menambahkan, Imigrasi merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan WNA.

Menurutnya penting untuk melihat, menemukan ataupun mengetahui aktifitas WNA yang mungkin saja tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan pada Muktamar kali ini.

"Peningkatan lalu lintas WNA pada kegiatan harus kami cek khususnya terkait kepatuhan terhadap prosedur WNA masuk ke Indonesia dan kelengkapan dokumen yang dimiliki," katanya.

Seperti diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo membuka Muktamar Sufi Internasional yang di gelar di Sahid Hotel Pekalongan, Selasa (29/8)

Sedangkan agenda hari kedua Muktamar Sufi Internasional hari ini membahas terkait 4 (empat) tema besar.

Yang pertama bidang pendidikan, bagaimana berdirinya pendidikan sufi di dunia.

Tema kedua yakni bidang ekonomi, bagaimana terjaringnya ekonomi antar peserta muktamar.

Ketiga bidang IT, strategi menekan hoaks dan ujaran kebencian.

Dan tema terakhir yaitu bela negara, yang mana para sufi bersinergi dengan pemerintah untuk membela negaranya masing-masing.