SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM lakukan Diseminasi dan Penguatan P2HAM kepada 71 UPT satker di lingkungan Kemenkumham Jateng jelang penilaian P2HAM tahun 2023, di Ruang Rapat Yudishtira Kanwil Kemenkumham Jateng, Selasa (05/09).

Rapat yang dilaksanakan secara daring  ini di buka oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti  didampingi oleh Kepala Subbidang Penguatan HAM Moh. Hawary Dahlan beserta jajaran ini di hadiri oleh operator 71 UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng melalui platform online Zoom Meeting. 

Dalam sambutanya Lista menyampaikan informasi dari pendamping wilayah Jateng mengenai SK Operator dan Surat Pencanangan yang harus dikirimkan pada Ditjen HAM melalui link yang telah diinformasikan melalui WhatsApp group. SK Operator dan Surat Pencanangan harus di-upload oleh masing-masing satuan kerja, serta diharuskan untuk mengirimkan laporan data dukung kedalam Google Drive yang telah disiapkan untuk dilaporkan melalui email ke Direktorat Jenderal HAM selaku penyelenggara dengan memberikan identitas (watermark) dari masing-masing satuan kerja. 

SK Operator dan Surat Pencanangan serta data dukung wajib disampaikan untuk memenuhi syarat dilakukannya evaluasi yang akan dilanjutkan ke tahap penilaian. Jika ada UPT yang masih ragu mengenai data dukung yang telah disiapkan dapat disampaikan pada pihak Kantor Wilayah agar dapat memberikan pendampingan. 

“Jika ada satu atau lebih dari indikator yang belum terpenuhi dapat menyampaikan penjelasan usaha yang sudah dilakukan dalam memenuhi data dukung dimaksud, tidak lupa kepada operator saling mengingatkan untuk dapat memenuhi penilaian dan evaluasi agar tidak ada yang tertinggal informasi,” Ujar Lista.

“Seperti dalam indikator yang tidak memiliki anjing pelacak (K9) dan juga SDM bahasa isyarat untuk mendukung kinerja mereka dapat memberikan data dukung berupa usaha yang sudah dilakukan misalnya kerja sama dengan instansi yg sudah memiliki anjing K9 dna kerja sama ataupun koordinasi dengan instansi penyedia jasa pelatihan bahasa isyarat seperti dinsos ataupun bisindo misalnya serta dilengkapi dengan alasan mengenai kendala yang dialami sampai belum dapat terpenuhinya indikator tersebut,” sambungnya.

Dengan adanya Diseminasi dan Penguatan P2HAM ini diharapkan bahwa semua Satuan Kerja yang ada dilingkungan kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah dapat ikut serta dalam penilaian dan mendapatkan penghargaan P2HAM pada tahun ini.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI 

SEMARANG - Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang Hukum kembali menerima konsultasi dari Pemerintah Daerah terkait pembentukan Perda, Selasa (05/09).

Kedatangan Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno beserta jajaran di Aula Kresna Basudewa guna membahas 3 Raperda antara lain mengenai Kawasan Tanpa Rokok, Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Raperda tetang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

"Diharapkan 3 Raperda ini dapat segera disahkan dan oleh sebab itu perlu dilakukan konsultasi kembali ke pihak Kemenkumham agar materi muatan yang diatur tidak bertentangan dan berdaya guna," ujar Budi.

Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, yang memimpin jalannya acara menyambut baik adanya ajang Konsultasi Raperda Pansus DPRD Kota Magelang merupakan bagian dari tusi kantor wilayah dalam hal penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam sesi diskusi konsultasi ini, Pansus 4 DPRD Kota Magelang, Deni Kristiawan menjelaskan bahwa penetapan Kawasan Tanpa Rokok harus juga memperhatikan hak-hak orang lain. Senada dengan itu, Perancang Perundang-undangan zonasi Kota Magelang mengungkapkan bahwa penetapan Kawasan Tanpa Rokok harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan dan muatan lokal di Kota Magelang.

Pada pembahasan Raperda selanjutnya, Pansus 5 DPRD Kota Magelang yang membahas Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berkonsultasi urgensi pembentukan Badan Riset Daerah.

Dijelasakan oleh pihak Kanwil Kemenkumham Jateng bahwa pembentukan Badan Riset Daerah dikembalikan kepada Kebutuhan dan Kemampuan Pemerintah Daerah dan Pansus 6 DPRD Kota Magelang yang membahasa Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman berkonsultasi tentang penyerahan Prasarana dan Sarana Umum.

Di mana Kota Magelang terdapat perumahan yang belum menyerahkan Prasarana dan Sarana Umum kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini disampaikan bahwa hal ini dapat diantisipasi dengan mempeketat perizinan pembangunan perumahan oleh Pengembang,pengawasan dilapangan dan koordinasi dengan dinas terkait, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Magelang.
Atas hasil konsultasi ini, Pansus DPRD Kota Magelang akan segera menindaklanjuti dalam perbaikan raperda untuk dapat disempurnakan dan diharapankan dapat disahkan di tahun ini.

SEMARANG - Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang – Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagai bagian dari lembaga Kemenkumham RI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan subtantif terhadap permohonan Pewarganegaraan sesuai dengan yang diatur dalam undang – undang.

Hari ini (05/09) Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar pemeriksaan dan penelitian pada permohonan pewarganegaraan yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan didampingi Kabid Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi dan Kasubbid Pelayanan AHU, Widya Pratiwi serta Kasubbid Perizinan Keimigrasian, Moh. Sungeb.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bima Kanwil ini mengundang Tim Evaluasi Terpadu yang terdiri dari Perwakilan Polda Jateng, Perwakilan Dinpermasdesdukcapil Provinsi Jateng, Perwakilan dari Kementerian Agama, Perwakilan Kanwil DJP Jateng dan Perwakilan Dinas Kesehatan.

Tim Evaluasi Terpadu dari Kemenkumham Jateng bertugas untuk memeriksa dan mengklarifikasi secara lengkap keabsahan dokumen dari pemohon, selain itu juga dilakukan wawancara untuk menguji wawasan pemohon mengenai negara Indonesia.

Dalam kegiatan kali ini tim Kemenkumham Jateng memeriksa permohonan oleh 3 (tiga) orang WNA dari Fujian dan dari India. Untuk WNA asal Fujian bernama Chen Weimin berprofesi sebagai wirausahawan di Indonesia sedangkan untuk kedua WNA asal India masih berprofesi sebagai mahasiswa. 

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa WNA yang mengajukan permohonan ini tidak memilki masalah terhadap hukum di negara dan memastikan bahwa WNA yang bersangkutan bisa berkontribusi untuk negara RI.

Di akhir rapat, Kadiv Yankumham memberikan kesimpulan bahwa pemohon layak untuk diproses permohonan Pewarganegaraannya dan disepakati oleh forum, dan menghimbau semua pemohon pewarganegaraan untuk menaati peraturan yang berlaku di Negara Kesatua Republik Indonesia.

@Kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

SEMARANG - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Supriyanto, bersama Direktur TI dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dodot Adikoeswanto meninjau proyek pembangunan Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang, Selasa (05/09).

Di area seluas 28.977m2 itu Kadivpas menyampaikan beberapa pesan kepada pelaksana proyek. Salah satunya agar rutin melaporkan progres dan juga kendala yang dialami dalam proses pembangunan.

Selain itu ia juga berharap pembangunan Rutan Kelas I ini dapat selesai sesuai dengan tempo yang telah disepakati.

Sehingga hasilnya nanti dapat mengurangi overcrowded yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

"Harapannya tentu dapat selesai tepat waktu sehingga over kapasitas di Lapas Kedungpane dapat teratasi," katanya yang pada kesempatan itu didampingi pula oleh Kalapas Semarang Tri Saptono Sambudji.

Sekedar informasi, Rutan Kelas 1 Semarang memiliki blok hunian 3 lantai dan berkapasitas sejumlah 41 kamar serta dapat menampung Warga Binaan sebanyak 520 orang.