SEMARANG - Mengawali hari pertama masuk kerja pasca libur bersama Idulfitri 1445 H, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto didampingi para Pimti Pratama serta pejabat dan pegawai Kanwil Jateng hadir mengikuti Apel Pagi bersama yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris Jenderal Min Usihen secara virtual dari Aula Kresna Basudewa, Selasa (16/04).

Terpusat di Lapangan Upacara Kemenkumham Kuningan Jakarta, Plh. Sekretaris Jenderal yang mewakili Menkumham mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Pada kesempatan ini Plh. Sekjen mengingatkan agar kembali fokus bekerja dan menyampaikan beberapa catatan untuk dipedomani.

"Segera laksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja 2024 yang telah disusun bersama," ujar Min Usihen memberikan arahan pertamanya.

"Kedua, Lakukan percepatan dalam merealisasikan anggaran secara 8 transparan dan akuntabel," sambungnya.

Pada poin ketiga, Wanita yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual itu mengajak bekerja fokus dan senantiasa on the track, untuk mencapai tujuan dengan bersikap jujur, ikhlas dan berintegritas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan moral kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Keempat yakni bangun budaya pelayanan prima agar Jajaran Kemenkumham mampu menyajikan hasil kinerja secara terukur kepada publik dan stakeholder sehingga publik memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Di penghujung arahan, ia juga meminta jajarannya untuk berinisiatif membuat terobosan yang kreatif, melalui pengelolaan sumber daya yang ada, serta mampu berpikir out of the box sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat dan bermartabat serta menciptakan legacy bagi organisasi.

*Menkumham Lantik 18 Pimti Madya & Pratama, Kadiv Administrasi Jawa Tengah Resmi Berganti*

SEMARANG - Sebanyak 18 orang Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama baru di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) telah dilantik dan diserahterimakan jabatannya, Jumat (05/04).

Dua di antaranya dari Kanwil Kemenkumham Jateng yaitu Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Balai Diklat Hukum & HAM Jateng Kaswo. Hajrianor saat ini diberi amanah menjadi Kepala Administrasi di Kanwil Kalimantan Barat. Penggantinya ialah Anton Edward Wardhan sebagai Kepala Divisi Administrasi yang baru di Jawa Tengah. Sedangkan Kepala Balai Diklat KUMHAM Jateng, Kaswo mendapatkan promosi sebagai Kepala Divisi Administrasi Kepulauan Riau.

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly itu berlangsung di Gedung Pengayoman Kemenkumham, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto didampingi para Kepala Divisi serta Pejabat Adinistrasi mengikuti prosesi secara luring dari Aula Lantai 3 Kemenkumham Jateng.

Dalam sambutannya Yasonna H Laoly menekankan pada aspek Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif agar jajarannya sigap menghadapi tantangan.

“Semoga Saudara mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk kemajuan organisasi _‘the sum is greater than the parts’. Synergize is Principles of Creative Cooperation_, karena kebiasaan membangun sinergi yang harmonis akan membuka jalan bagi solusi yang beragam dan menguntungkan,” ujar Yasonna.

Dalam kesempatan ini ia kembali mengingatkan prinsip hidup yang dimiliki manusia menurut Stephen Covey dalam buku the 8Th Habit (2004) yakni, _to live, to learn, to love, to leave a legacy_.

“Niat untuk meninggalkan legacy inilah yang seringkali mendorong seorang pemimpin untuk melakukan terobosan dan pembaharuan,”

“Mari kita bersama-sama meciptakan karya nyata secara profesional dan akuntabel, sejatinya kesuksesan dan keberlanjutan organisasi bukan sekedar prestasi dan keharuman nama pribadi namun untuk kesuksesan bersama seluruh jajaran organisasi,” sambungnya.

Di akhir sambutannya, Yasonna menegaskan empat poin kepada seluruh jajaran, antara lain bekerja dengan penuh kejujuran, meningkatkan sinergi kolaborasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, melaksanakan setiap program dan kegiatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta susun agenda yang jelas, dan terakhir mampu mengelola setiap isu aktual dan strategis menjadi penguat dalam bekerja dan berkinerja.

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah gelar seminar kenotariatan bertema “Pembinaan Kompetensi Notaris dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”, yang diberikan kepada 100 notaris baru di wilayah Jawa Tengah, Kamis (04/04).

Dalam keynote speech oleh Dirjen AHU Cahyo R. Muzhar yang secara resmi membuka jalannya kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi notaris di Jawa Tengah, mengingat profesi notaris memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembinaan ini penting dilakukan untuk mengenalkan tugas dan fungsi notaris serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perundang-undangan yang harus diketahui notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris,” kata Cahyo.

Dirinya menambahkan pembinaan ini juga bertujuan untuk memastikan serta memberikan perlindungan kepada notaris dari tindak pidana. Mengingat masih adanya Notaris yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya, oleh karena itu Cahyo berharap agar semua notaris bisa memahami pekerjaan mereka secara menyeluruh dan tidak terlibat pelanggaran. Selain itu Cahyo juga mengingatkan notaris untuk selalu profesional, netral, dan tidak berpihak selama menjalankan pekerjaan mereka.

“Akta otentik notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Jangan sampai notaris salah dalam membuat akta apalagi melakukan tindak pidana, jadi harus memperhatikan kode etiknya,” tegas Cahyo.

“Kita harus tunjukkan bahwa kita profesional. Kita adalah pembuat, penegak, dan penasihat hukum. Sebagai pejabat umum pembuat akta otentik maka memiliki kedudukan yang terhormat sehingga harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut Dirjen Cahyo mengingatkan akan pentingnya mewujudkan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, salah satunya melalui keanggotaan Indonesia di FATF (Financial Action Task Force), di mana notaris berperan dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mencegah timbulnya pencucian uang Cahyo juga mengingatkan agar Notaris menerapkan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa).

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menungkapkan berkaitan dengan pengawasan kinerja notaris, jajarannya telah membentuk 28 (dua puluh delapan) MPD untuk membina dan mengawasi 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) Notaris yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota.

“Upaya mendorong penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris yang lebih optimal. Kami juga memantau kinerja MPD untuk memastikan bahwa Anggota MPD dari semua unsur betul-betul berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” ujarnya memberikan sambutan.

Selepas pembukaan secara resmi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber antara lain Direktur Perdata Santun Maspari Siregar, Direktur Teknologi Informasi Andry Indrady, Direktur Badan Usaha Constantinus Kristomo, dan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda pada Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yakni Listawati.

Tampak hadir mengikuti kegiatan yang berlangsung di Novotel Semarang, Pimti Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala UPT Se-Kota Semarang, Pejabat Administrasi pada Ditjen AHU dan Kantor Wilayah.