JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali mengukir prestasi membanggakan di penghujung tahun 2023.

Atas kinerja apik di bidang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah diganjar penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

Kanwil Kemenkumham Jateng terpilih sebagai tiga besar Kanwil terbaik di Indonesia dalam penyelenggaran dan pemenuhan layanan berbasis Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2023.

Piagam penghargaan diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto dari Menkumham pada acara Peluncuran Perpres Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM bertempat di Graha Pengayoman, Senin (06/11).

Ditemui Humas di akhir kegiatan, Kakanwil Tejo Harwanto menyampaikan rasa bangganya.

"Ini merupakan hal yang membanggakan dan kinerja harus terus ditingkatkan," katanya.

"Kita harus mempertahankan predikat ini dengan memberikan kualitas pelayanan berbasis HAM semakin baik lagi di tahun-tahun mendatang," sambung Tejo.

Melalui penghargaan ini Tejo berharap seluruh satuan kerja pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng terpantik untuk lebih mendorong kegiatan pelayanan publik berbasis HAM.

"Seluruh satker pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng dapat melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM baik pada Kanwil maupun pada Satker Pemasyarakatan dan Imigrasi," tutur Kakanwil.

"Selain itu pelaksanaan P2HAM pada pemerintah daerah dapat juga dilaksanakan secara optimal dengan berkoordinasi melalui Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM)," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Tejo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan serta Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Moh Hawary Dahlan.

DEMAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng melalui Bidang HAM melaksanakan Koordinasi dan Pemantauan Pos Pengaduan HAM dan monitoring evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Rumah Tahanan Kelas IIB Demak (Rutan Demak), pada Senin (06/11).

Kedatangan Kanwil Kemenkumham Jateng melalui Bidang HAM diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti didampingi Pelaksana Bidang HAM disambut langsung oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Fajar Cipto Kuncoro beserta jajaran.  

Mengawali pertemuan, Lista menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tim Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng dalam rangka koordinasi dan pembinaan pos Pengaduan HAM dan Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Rutan Demak.

"Melalui Pos Pengaduan HAM, Kanwil Kemenkumham Jateng menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dari UPT. Penempatan Pos Pengaduan HAM pada tiap UPT sebagai ini menjadi salah satu layanan yang mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran HAM", jelas Lista.

"Sesuai dengan amanat Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pos Yankomas yang sekarang menjadi Pos Pengaduan HAM, dan berdasarkan Permen dimaksud, bidang HAM pun telah menyiapkan buku saku sebagai pedoman operator Pos Pengaduan HAM dalam penerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dalam melayani masyarakat", tambah Lista.

Fajar menyampaikan bahwa Rutan Demak telah menyediakan Pos Pengaduan HAM yang siap menerima Laporan Dugaan Pelanggaran HAM dari masyarakat.

"Rutan Demak telah memiliki Pos Pengaduan HAM yang ada di loket layanan. Ruang Pos Pengaduan HAM juga kami buat tertutup untuk menjaga privasi pada saat masyarakat mengadukan permasalahan HAMnya", jelas Fajar.

"Untuk pemenuhan P2HAM memang ada beberapa sarana dan prasarana yang belum kami penuhi. Nanum kami berkomitmen dan berusaha memenuhi indikator P2HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM", tambah Fajar.

Sebagai informasi, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, harus dapat melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM sesuai Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan P5HAM.

Kegiatan di akhiri dengan melakukan peninjauan fasilitas yang diperuntukkan untuk pelayanan.

@Kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

DEMAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widyastuti dan  pelaksana Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, hadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaporan Aksi HAM Tahun 2024 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Senin (6/11).

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Demak, Hj. Eisti'anah. Dalam sambutannya pihaknya menyampaikan bahwa Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P2HAM) adalah tanggung jawab Negara. 

"Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk mempertahankan predikat Kabupaten Peduli HAM, oleh sebab itu pemenuhan Aksi HAM akan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel dengan harapan agar pemenuhan Indikator-indikator data dukung Aksi HAM", Ujar Eisti'anah.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Demak, KH. Ali Makhsun dalam sambutannya juga menambahkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia yang harus dilindungi oleh Pemerintah.

"Pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia", jelas Ali Makhsun.

Kepala Bagiah Hukum, Kendarsih Iriani yang biasa dipanggil Niken dalam kesempatannya juga menyampaikan laporan kegiatan rapat Sosialisasi Persiapan Pelaporan Aksi HAM tahun 2024. Pihaknya menyampaikan bahwa pada pelaporan capaian aksi HAM B04 dan B08 penilaian Kabupaten Demak sangat baik. Hal ini tentu menjadi dorongan kepada Kabupaten Demak agar pada B12 bisa mendapatkan nilai maksimal.

Selain itu, dalam mempersiapkan pelaporan Aksi HAM Tahun 2024, perlu dilakukan persiapan secara matang agar dapat terlaksana dengan baik.

"Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan kami dalam mempersiapkan pemenuhan pelaporan Aksi HAM tahun 2024 nanti. Kami mengundang para OPD pengampu saat ini dengan harapan Tahun depan kita bisa langsung on the track dalam mengumpulkan pemenuhan pelaporan Aksi HAM", jelas Niken.

Masuk ke acara inti, Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti dalam pembukaan paparannya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Demak karena telah berkontribusi secara aktif untuk memenuhi data dukung Aksi HAM dengan hasil nilai yang sangat baik pada pelaporan Aksi HAM B04 dan B08. 

"Hasil Pelaporan Aksi HAM B04 dan B08 sangat baik. Kami berharap nantinya di B12 Kabupaten Demak dapat mempertahankan hasil positif ini dan dapat melaporkan tetap waktu", jelas Lista

Paparan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai indikator-indikator pelaporan Aksi HAM yang harus dipenuhi Kab/Kota pada Tahun 2024 dengan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Sebagai penutup Lista menekankan bahwasanya pemenuhan pelaporan capaian Aksi HAM ini tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak saja, namun juga perlu melibatkan seluruh komponen pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga harus bersinergi dengan baik. 

Sebagai informasi, RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. RANHAM generasi kelima (2021-2025) berfokus pada capaian hasil dan dampak sehingga skema pemantauan dan evaluasi yang dibangun di dalam Perpres Nomor 53 bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel karena negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM. Seluruh warga negara berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

DEMAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah melalui Bidang HAM diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widyastuti dan  pelaksana Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, hadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaporan Aksi HAM Tahun 2024 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Senin (6/11).

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Demak, Hj. Eisti'anah. Dalam sambutannya pihaknya menyampaikan bahwa Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P2HAM) adalah tanggung jawab Negara. 

"Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk mempertahankan predikat Kabupaten Peduli HAM, oleh sebab itu pemenuhan Aksi HAM akan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel dengan harapan agar pemenuhan Indikator-indikator data dukung Aksi HAM", Ujar Eisti'anah.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Demak, KH. Ali Makhsun dalam sambutannya juga menambahkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia yang harus dilindungi oleh Pemerintah.

"Pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia", jelas Ali Makhsun.

Kepala Bagiah Hukum, Kendarsih Iriani yang biasa dipanggil Niken dalam kesempatannya juga menyampaikan laporan kegiatan rapat Sosialisasi Persiapan Pelaporan Aksi HAM tahun 2024. Pihaknya menyampaikan bahwa pada pelaporan capaian aksi HAM B04 dan B08 penilaian Kabupaten Demak sangat baik. Hal ini tentu menjadi dorongan kepada Kabupaten Demak agar pada B12 bisa mendapatkan nilai maksimal.

Selain itu, dalam mempersiapkan pelaporan Aksi HAM Tahun 2024, perlu dilakukan persiapan secara matang agar dapat terlaksana dengan baik.

"Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan kami dalam mempersiapkan pemenuhan pelaporan Aksi HAM tahun 2024 nanti. Kami mengundang para OPD pengampu saat ini dengan harapan Tahun depan kita bisa langsung on the track dalam mengumpulkan pemenuhan pelaporan Aksi HAM", jelas Niken.

Masuk ke acara inti, Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti dalam pembukaan paparannya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Demak karena telah berkontribusi secara aktif untuk memenuhi data dukung Aksi HAM dengan hasil nilai yang sangat baik pada pelaporan Aksi HAM B04 dan B08. 

"Hasil Pelaporan Aksi HAM B04 dan B08 sangat baik. Kami berharap nantinya di B12 Kabupaten Demak dapat mempertahankan hasil positif ini dan dapat melaporkan tetap waktu", jelas Lista

Paparan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai indikator-indikator pelaporan Aksi HAM yang harus dipenuhi Kab/Kota pada Tahun 2024 dengan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Sebagai penutup Lista menekankan bahwasanya pemenuhan pelaporan capaian Aksi HAM ini tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak saja, namun juga perlu melibatkan seluruh komponen pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga harus bersinergi dengan baik. 

Sebagai informasi, RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. RANHAM generasi kelima (2021-2025) berfokus pada capaian hasil dan dampak sehingga skema pemantauan dan evaluasi yang dibangun di dalam Perpres Nomor 53 bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel karena negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM. Seluruh warga negara berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI