SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Tingkat Kriminalitas Dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional Wilayah Region Jawa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang berlangsung Hotel Novotel, Semarang (8/11).

Dalam kegiatan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kemenkumham Jateng diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, Teknologi Informasi, Budi Yuliarno.

Kehadiran Kemenkumham Jateng tersebut merupakan bentuk dukungan guna menciptakan Pemilihan Umum yang aman, damai dan berkualitas.

Kadiv Yankumham yang ditemui usai kegiatan, menegaskan komitmen tersebut.

"Sebagai seorang Apartur Sipil Negara, kita diminta dan diharuskan untuk bersikap netral dalam menyikapi tahun politik ini. Kendati demikian, kita juga tidak bisa mengabaikan kewajiban mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan berkualitas," tutur Anggiat.

"Kami bersama instansi dan lembaga terkait, hadir di sini untuk berkomitmen menciptakan Pemilu berkualitas".

"Saling berkoordinasi guna melakukan langkah-langkah antisipatif dan progresif guna memelihara keamanan, menjelang, hari pelaksanaan hingga pasca Pemilu. Tentunya dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing," imbuhnya.

Pemilu yang demokratis, kata Kadiv Yankumham ditandai oleh tiga hal, yakni politik partisipasi, Pemilu inklusif dan adanya representasi lembaga demokrasi.

Dimana politik partisipasi, bersinggungan dengan partisipasi masyarakat untuk aktif di dalamnya. Pemilu inklusif, artinya Pemilu dapat menjangkau setiap kelompok masyarakat agar dapat memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Sementara representasi lembaga demokrasi harus mampu merepresentasikan semua kelompok masyarakat, yang merupakan cermin dari demokrasi yang sehat dan tangguh.

"Nah, kita bagian tidak terpisahkan dari Pemilu. Kita harus berpartisipasi untuk menjaga Pemilu yang demokratis. Namun sekali lagi, netralitas sebagai seorang Apartur Sipil Negara tetap harus tetap dikedepankan," pungkas Anggiat.

Diketahui, Rapat Koordinasi ini digelar dalam rangka perhelatan pesta demokrasi rakyat Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tahun 2024.

Rapat koordinasi membahas perihal stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah regional Pulau Jawa menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Asisten Deputi 2 Bidkorkamtibmas pada Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Aseo Jenal Ahmadi, mengatakan bahwa berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 bahwa di tiap tahapan Pemilu terdapat potensi kerawanan yang terjadi.

"Misalnya seperti pengrusakan alat peraga kampanye dan kasus menghalangi giat kampanye”, ujar Brigjen Pol Aseo

Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa Polri telah melakukan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) Polri. Penyusunan IPKP bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga dapat melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi penyelenggaraan pemilu.

Pada Tahap 3 IPKP Polri yang diselenggarakan pada Bulan September 2023 disebutkan pula bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori rawan.

“Sehingga bagaimana kemudian hasil dari rapat koordinasi ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi sekaligus menciptakan sinergitas dan kolaborasi di daerah yang dikoordinir oleh Kemenko Polhukam, khususnya dalam hal persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024,” ujar Pimpinan Rapat.

Hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut Plh Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, Karo Dal Ops Mabes Polri, Kasatpol PP Jawa Tengah, Kasatpol PP Jawa Barat, Kasatpol PP Jawa Timur dan Kasatpol PP Banten, Kasatpol PP Jakarta.

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah siap menggelar Seleksi Kompetensi Dasar CAT penerimaan CASN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto saat meninjau lokasi pelaksanaan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng, Rabu (08/11).

"Saya mengapresiasi kesiapan dari seluruh panitia SKD CAT CASN di Jateng. Tadi saya sudah mengikuti alur pelaksanaan SKD ini," terang Tejo saat memberikan pengarahan kepada panitia.

Kakanwil yang pada kesempatan itu didampingi Kadivmin Hajrianor, Kadivpas Kadiyono, dan Kalapas Semarang Usman Madjid, meminta kepada seluruh panitia untuk mempersiapkan segala keperluan di masing-masing pos bertugas.

Sehingga pada pelaksanaannya nanti bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta dan memberikan yang terbaik bagi Kementerian Hukum dan HAM.

"Saya berharap untuk panitia di masing-masing tempat kerja sudah menginventarisir kebutuhannya, kita tunjukkan bahwa kita siap melaksanakan kegiatan ini besok," ujar Kakanwil

"Kita pastikan kemampuan masing-masing, bisa saling handle, yang penting kita aktif,"

"Kerja ini bukan kerja untuk Kanwil Jateng, tapi kerja untuk Kemenkumham. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan organisasi," imbuhnya.

Pria 57 tahun ini menegaskan kepada panitia untuk memberikan pelayanan dengan adil dan tidak diskriminatif.

"Mungkin ada orang yang kita kenal akan menjadi peserta, sebagai panitia jangan diskriminasi dalam memberikan pelayanan, berlakukan sama untuk seluruh peserta," tegasnya.

Sementara itu, Kadivmin Hajrianor selaku Ketua Panitia Daerah meminta selama pelaksanaan SKD 9 hari ke depan bertugas dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat kesalahan yang fatal.

"Panitia supaya betul-betul melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita stres dan segala macam sehingga menghambat tugas kita," katanya.

Setali tiga uang dengan Kadivmin, Kadivpas Kadiyono yang juga Koordinator SKD CAT berharap panitia dapat menjaga kondisi selama bertugas.

"Mohon untuk dapat menjaga kondisi karena cuaca luar biasa panasnya ini,"

"Laksanakan tugas dengan baik dan semaksimal mungkin jangan ada komplain dari peserta maupun stakeholder," pungkasnya.

Sebagai informasi SKD akan digelar dari tanggal 9 hingga 17 November 2023 mendatang dengan total peserta mencapai 12.004.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Meivita Dewi Widyastuti, dan Kasubag Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi.

Klaten – Sebagai salah satu dari misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kemenkumham Jawa Tengah terus berupaya agar masyarakat paham, taat, dan patuh terhadap hukum sehingga terbentuk masyarakat yang berbudaya hukum yang kali ini menyasar pada Desa Sadar Hukum di Kabupaten Klaten, Selasa (7/11).

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang diwakili oleh Tim Penyuluh Hukum terjun langsung ke 3 (tiga) desa yang telah diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum yaitu Desa Padas, Desa Dompyongan, dan Desa Gondang untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi.

“Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat konsistensi aparat desa dalam hal menjalankan program Desa Sadar Hukum sehingga terdapat kontinuitas penyebarluasan informasi hukum di masyarakat”, ujar Lily Mufidah, Penyuluh Hukum Muda.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan meninjau eksistensi Kelompok Keluarga Sadar Hukum, keaktifan kegiatan penyuluhan hukum, eksistensi pojok baca, eksistensi pemanfaatan penyelesaian permasalahan hukum non litigasi.

SEMARANG - Wakil Menteri Hukum dan HAM Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengukuhkan 295 orang Duta Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Rabu (08/11).

Pengukuhan ini merupakan rangkaian kegiatan Penguatan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Kemenkumham Tahun 2023 dan Peringatan Hari Ulang Tahun ke - 57 Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang digelar di Aston Hotel Kartika Grogol Jakarta. 

Diantara nama-nama yang dikukuhkan Wamenkumham pada kesempatan itu adalah Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan. Termasuk 8 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham Jateng. 

Pengukuhan digelar secara hybrid. Punggawa Kemenkumham Jateng mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari ruang Pandawa Kantor Wilayah.

Duta Integritas, menurut Wamenkumham dalam sambutannya, diharapkan bukan hanya bersifat simbolis.

"Namun dapat bekerja dengan program kerja atau rencana aksi yang spesifik, terukur, logis dan ada periode waktu yang jelas," kata Prof Eddy, biasa ia disapa.

"Sehingga pembangunan integritas dapat memberikan panduan dalam pembentukan, pendayagunaan, pembinaan dan monitoring peran Duta Integritas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," sambungnya.

Prof Eddy lebih lanjut, memberikan apresiasi atas kinerja Inspektorat Jenderal yang telah lulus resertifikasi internasional ISO 37001 versi 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh TUV NORD selaku auditor eksternal.

"Atas keberhasilan Inspektorat Jenderal mempertahankan SMAP selama 3 tahun berturut-turut dan memperoleh resertifikasi, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberanian Inspektorat Jenderal mendeklarasikan diri untuk menjadi organisasi yang bersih dari segala bentuk tindak penyuapan," puji Prof Eddy.

Prestasi itu, harap Wamenkumham, dapat diadopsi oleh seluruh jajaran Kemenkumham.

"Saya menghimbau kepada Seluruh Unit Eselon I dan Satuan Kerja untuk mengambil langkah yang serupa dengan apa yang telah diambil oleh Inspektorat Jenderal," kata Prof Eddy.

"Diharapkan satuan-satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM nantinya dapat mengikuti sertifikasi serupa (seperti yang dilakukan DJKI) di kemudian hari".

"Namun sambil menunggu proses persiapan sertifikasi, para Kepala Satuan Kerja sebagai Duta Integritas harus segera mulai mempelajari aspek/indikator yang terdapat dalam sertifikasi ISO SMAP 37001:2016," imbuhnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal, Razilu dalam laporan mengungkapkan, peringatan hari jadi ke-57 Itjen tahun ini mengangkat tema “Akselerasi Digital Wujudkan Pengawasan Optimal” yang mengandung dua pesan mendalam. 

Pertama, Insan APIP Kemenkumham mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Kedua, capaian kinerja Kemenkumham dapat dielevasi pelaksanaannya melalui pengawasan optimal yang berbasiskan teknologi informasi.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI