SEMARANG - Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti  didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh Hawary Dahlan dan Operator KKPHAM, Mugiyono lakukan Koordinasi dan Evaluasi Pemenuhan data dukung KKPHAM Kab. Magelang di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/12). 

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi dari hasil pemenuhan KKPHAM Kab. Magelang tahun 2023.

Membuka pertemuan ini, Lista menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan data dukung indikator Kab. Magelang melalui aplikasi KKPHAM. Lista juga menyampaikan tugas Kantor Wilayah adalah melakukan pemeriksaan kesesuaian data dukung yang disampaikan dengan indikator yang terlampir di dalam Permenkumham serta kesesuaian format laporannya. Selanjutnya apabila telah lengkap kami akan melakukan upload data tersebut melalui aplikasi KKP HAM. Adapun untuk melakukan penilaian sepenuhnya adalah kewenangan Tim Penilai di pusat, jelas Lista.

Alfi selaku Operator KKPHAM Kab. Magelang juga menyampaikan beberapa indikator KKPHAM yang sudah dipenuhi namun belum muncul nilai pada aplikasi KKPHAM.

Dalam kesempatan yang sama, Operator KKPHAM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Mazaya menyampaikan bahwa pada awal pelaksanaan pemenuhan indikator KKPHAM, Biro Hukum sudah mengundang seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah untuk dilakukan Desk Evaluasi. 

"Desk Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan data dukung indikator Kab/Kota sebelum dilakukan pengunggahan pada aplikasi", jelas Mazaya.

Partisipasi pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan atau pengimplementasian Perpres Nomor 53 Tahun 2021 dan Permenkumham No 22 Tahun 2021 tentang Kriteria KKPHAM di jateng belum optimal, sehingga masih memerlukan perbaikan pada berbagai bagian, misalnya terkait sosialisasi dan mekanisme pelaporan kegiatan dan pemenuhan data dukung. Program RANHAM dan KKPHAM ini juga diharapkan dapat memacu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan publik yang berbasis HAM bagi masyarakat serta menunjukan ke dunia internasional terkait komitmen pemerintah dalam peningkatan HAM.

@KemenkumhamRI

#KumhamSemakinPASTI

Semarang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendukung Pemerintah Daerah dalam menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) melalui kegiatan Fasilitasi Propemperda, Rabu (6/12).

Berlangsung di ruang rapat Arjuna, kegiatan fasilitasi Propemperda dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Deni Kristiawan. Tampak Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang sebagai peserta kegiatan sekaligus anggota Tim Fasilitasi Propemperda mengikuti jalannya kegiatan.

Pada inti pembahasan, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Ahmad Shohib Zaeni, memaparkan penyampaian paparan mengenai hasil inventarisasi permasalahan Propemperda serta penyampaian laporan sementara pelaksanaan Fasilitasi Propemperda.

Fasilitasi Propemperda dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah Inventarisasi Propemperda, selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Propemperda, dan kemudian dilakukan Rekomendasi Analisis Ranperda Prioritas.

Adapun kegiatan yang hari ini adalah tahapan terahir dari rangkaian kegiatan Fasilitasi Propemperda, yaitu tahapan penyusunan Laporan Kegiatan.

Tujuan utama dari pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Fasilitasi Propemperda adalah Terlaksananya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis untuk menghasilkan perencanaan Peraturan Daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional, selaras dengan pembangunan prioritas daerah serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

SEMARANG - Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Tengah hari ini, Rabu (06/12), menggelar pemilihan Ketua bersama dengan para anggota yang terdiri dari unsur pemerintahan, notaris, dan akademisi, di ruang Bima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan gelar perkara terkait adanya laporan dugaan pelanggaran 2 notaris dari Surakarta dan 1 notaris dari Banyumas yang dilaporkan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) masing-masing wilayah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPW. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinand sebagai anggota MPW dari unsur pemerintah.

Diketahui keduanya sebelumnya telah dilantik oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPNW) periode 2022-2025 di Bali 29 November lalu.

Dimoderatori oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setiyawan, rapat berlanjut dengan pembahasan perkara yang menghadirkan anggota MPW secara langsung dari 3 unsur yaitu pemerintahan, notaris, dan akademisi yaitu Kadiv Yankumham, Junaedi dari notaris, dan Wakil Ketua MPW Sukinta dari Universitas Diponegoro.

Sementara anggota MPW lainnya hadir secara virtual bersama dengan MPD Surakarta dan MPD Banyumas, dimana wilayah tersebut yang menjadi wilayah kerja notaris yang dilaporkan.

Di akhir rapat, Ketua MPW berharap dengan adanya gelar perkara ini bisa menghasilkan keputusan yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjadikan MPW Jateng semakin solid ke depannya.

“Ini menarik, rapat MPW begitu dinamis, menjadikan MPW lebih kuat lagi ke depannya agar tidak menghasilkan suatu keputusan yg zolim,” ujar Tejo.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara beserta para staf dari sub bidangnya.

SEMARANG- Kepala Divisi Administrasi Hajrianor mengingatkan untuk memperhatikan target capaian kinerja dan serapan anggaran tahun 2023.

Hal itu Ia sampaikan saat menjadi pembina apel bertempat di Halaman Kantor Wilayah, Rabu (06/12).

"Kita diminta untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksanakan," Katanya.

Ia meminta kepada para penanggung jawab program untuk menyelesaikan seluruh agenda kegiatan dan segera membuat laporan pertanggungjawaban sebab sudah memasuki akhir tahun.

"Percepat kegiatan jika sudah direncanakan, laksanakan saja dan jangan ditunda-tunda," Ungkapnya.

"Apabila sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga nanti dapat membuat pertanggungjawaban," Lanjutnya.

Selain bicara tentang Tugas dan Fungsi, Hajrianor, juga mengajak peserta apel untuk terus menjaga kesehatan.

"Saya berpesan kepada teman-teman dan utamanya diri saya sendiri, untuk tetap menjaga kesehatan," Pungkasnya.

Sebelumnya, Pegawai pemberi masukan dan saran, Anggraeni memberikan informasi perihal pengadaan barang dan jada.

Apel pagi hari ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana serta PPNPN dan mahasiswa magang di Kanwil.

*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*Jateng PASTI Produktif*
*PASTI WOW*
*PASTI WBK*

#KumhamSemakinPASTI