MAGELANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaluiBidang Hak Asasi Manusia, yang kali ini diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan memenuhi undangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal, Kamis (07/12).

Kegiatan rapat yang digelar di Hotel Artos Magelang ini dibuka oleh Kepala DPMPTSP Kab. Magelang, Umi Haniyati Chauliyanah. Dalam Sambutan dan Pembukaan, Umi menyampaikan, apresiasi kepada perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan para tamu undangan yang telah meluangkang waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal Kab. Magelang. Pihaknya juga menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya FGD Raperda tentang Penanaman Modal Kab. Magelang hari ini.

"Kegiatan Rapat hari ini adalah dalam rangka pembahasan Raperda Kab. Magelang tentang Penanaman Modal. Kita ketahui bersama dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka peraturan-peraturan daerah yang berkaitan perlu dilakukan penyesuaian. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini Pemerindah Daerah Kab. Magelang perlu melakukan penyesuaian dan pembaharuan Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan di atasnya dalam hal ini Undang Undang Cipta Kerja", jelas Umi.

"Merupakan tanggung jawab pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, oleh sebab itu peraturan daerah yang kita susun harus komprehensif sehingga dapat menghasilkan peraturan yang implementatif demi kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu jembatan untuk menjadikan Kabupaten Magelang lebih maju dalam hal investasi usaha. Dengan dilaksanakannya Rapat ini diharapkan dapat menampung masukan dan sumbang saran dari para tamu undangan dan perangkat daerah sehingga peraturan daerah tentang Penanaman Modal dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha", lanjut Umi.

Masuk pada pembahasan inti yaitu pembahanan materi muatan pasal per-pasal dan penjelasan pada Rancangan Peraturan Daerah Kab. Magelang tentang Penanaman Modal oleh Analis Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Magelang, Aji. Dalam kesempatannya, Aji menyampaikan salah satu alasan mengapa perlu disusunnya raperda ini.

"Raperda ini merupakan pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal karena sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti", jelas Aji.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menyampaikan dasar hukum pembentukan perundang-undangan dan undang-undang terkait. Hawary juga menyampaikan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan peraturan perundangan-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. 

"Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa dalam Pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Selain itu dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia", jelas Hawary.

"Dalam penyusunan Raperda ini, Hawary menjelaskan bahwa Berdasarkan perspektif HAM, Peraturan Daerah merupakan elemen terpenting dalam Pemerintahan Daerah yaitu Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM. Peraturan Daerah maupun produk hukum daerah lainnya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya", tambah Hawary.

Perwakilan dari Satpol PP Kabupaten Magelang dalam sesi diskusi juga menyampaikan bahwa Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah akan siap mendukung penyusunan raperda ini. Terkait materi muatan dan substansi pada raperda ini, pihaknya serahkan pada hasil rapat pada hari ini.

Kegiatan FGD Raperda tentang Penanaman Modal Kab. Magelang yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang kali ini turut mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Magelang terkait diantaranya Sekretariat Daerah, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.

Sebagai informasi, pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Non Diskriminasi, Kesetaraan Gender, Pembagian Urusan Pemerintahan, dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini diharapkan dalam pembentukan produk hukum daerah dapat memuat nilai – nilai hak asasi manusia dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI 

YOGYAKARTA - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menunjukkan progres yang positif.

Hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mem-validasi capaian tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham, terhadap pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi periode Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 Unit Pelaksana Teknis nya dinyatakan tercapai 100%, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi pada kegiatan penutupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berlangsung di Hotel Harper Malioboro, Kamis (07/12).

Ditelisik lebih mendalam dan dilihat secara komprehensif selama periode 1 tahun, capaian Kemenkumham Jateng dan jajarannya meningkat signifikan.

Terpantau capaian jajaran Kemenkumham Jateng menyentuh angka 96,3%. Padahal, di Semester Pertama mereka hanya bisa mendapatkan penilaian 42,4% dari target 100%. Yang kemudian meningkat menjadi 74,7% di kuartal ketiga.

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor yang hadir pada acara tersebut mengatakan, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan.

"Hasil ini patut diapresiasi, mengingat pada periode sebelumnya, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan UPT masih sangat minim," ujarnya usai kegiatan.

"Namun, ini juga menjadi PR dan bahan evaluasi, karena nilai kita belum sempurna bila dilihat dalam periode satu tahun".

"Tahun depan, kita akan lebih siap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pemenuhan data dukung, melakukan langkah-langkah akselarasi, agar capaian bisa 100% seperti triwulan keempat ini," imbuhnya.

Diketahui, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham berlangsung selama 4 hari, Senin - Kamis (4-7 Desember 2023).

Kegiatan ini dimaksudkan, untuk melakukan validasi kualitas dan kelengkapan data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Seluruh rangkaian kegiatan ditutup oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto.

SALATIGA- Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu mengapresiasi jajaran Rutan Kelas IIB Salatiga atas keberhasilannya memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. 

Hal ini Razilu ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja bertempat di Rutan Kelas IIB Salatiga, Kamis (07/12). 

"Seluruh aspek layanan sudah diberikan dengan sangat baik," kata Razilu. 

Selain dari pada aspek layanan publik, Razilu juga memuji pembinaan kerohanian di Rutan Salatiga. 

"Masyaallah tadi saya juga sudah memberikan sertifikat bagi empat warga binaan di Rutan Salatiga terkait hafalan Al-Quran," tutur Razilu. 

Dalam kunjungan ke Rutan Salatiga ini, Razilu juga berkesempatan memberikan tausiyah kepada para warga binaan. Ia mengajak para warga binaan untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

"Banyak contoh warga binaan pemasyarakatan yang setelah keluar dari rutan atau lapas, hidupnya jauh lebih baik," tutur Razilu. 

"Bahkan bisa sukses memiliki usaha. Contoh pemilik usaha singkong keju D9 Salatiga. Ternyata, merek tersebut adalah nomor kamar hunian blok D9 saat masih di Rutan Salatiga," sambungnya.

Setelah memberikan tausiyah, Razilu menyempatkan diri untuk mengecek kondisi Rutan Salatiga. Mulai poliklinik, dapur hingga kamar blok hunian ia sambangi.  

Razilu terkesan dengan kondisi Rutan Salatiga yang meskipun kecil namun tertata rapi, nyaman dan bersih.

"Rutan Salatiga berhasil mendapatkan sertifikat laik higenis dalam pengelolaan dapur serta pemberian makanan pada warga binaan pemasyarakatan," katanya. 

"Sertifikat ini membuktikan bahwa makanan yang diberikan Rutan Salatiga kepada warga binaan pemasyarakatan terjamin unsur gizi dan kebersihannya," imbuh Razilu.

Pada akhir kunjungan Razilu tidak lupa menyerahkan plakat berisikan 10 Pesan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI kepada Kepala Rutan Salatiga, Redy Agian.

Turut mendampingi Irjen Kemenkumham saat berkunjung ke Rutan Salatiga, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto, Kepala Rutan Kelas IIB Salatiga Redy Agian, serta jajaran Kementerian Agama Kota Salatiga.

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Lista Widsyatuti didampingi Kepala Sub Bidang P3HAM Andhy Kusriyanto dan Pelaksana Bidang HAM bersama Peneliti FH Unnes memaparkan Hasil Kajian SIPKUMHAM Triwulan IV di Ruang K3 FH Unnes.

Pembahasan SIPKUMHAM Triwulan IV dibuka oleh  peneliti dari Fakultas Hukum Unnes Semarang, Dr. Sang Ayu Putu Rahayu S.H., M.H. diawali dengan salam pembuka kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian mengenai topik penelitian yang diangkat yaitu Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dalam Perspektif HAM.

“Sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi sampai sekarang.” Ujar Sang Ayu. 

Sang Ayu memaparkan mengenai data kasus kekerasan seksual di beberapa daerah serta dampak yang mugkin terjadi pada korban. Ada beberapa dampak yang dialami oleh anak korban pelecehan dan kekerasan seksual, seperti, malu, takut, sulit bersosialisasi sehingga banyak yang mengambil  keputusan untuk pindah sekolah. 

Dalam kegiatan ini, Sang Ayu selaku Peneliti Sipkumham triwulan IV telah menyampaikan paparan berikut dengan rekomendasi terkait perlunya  upaya sistemik dan menyeluruh untuk menciptakan Pendidikan di lingkungan Kementrian Agama yang bebas dari kekerasan seksual dengan menyusun indikator standar Kawasan bebas kekerasan seksual dalam sistem Pendidikan.

Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti menanggapi bahwa ia menyetujui rekomendasi terkait kasus ini.

“Dalam kasus ini kita memang seharusnya bekerjasama dengan beberapa pihak karena kasus kekerasan seksual tentunya tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja. Peristiwa ini banyak sekali terjadi di beberapa wilayah khususnya di Jawa Tengah. Dalam hal ini kami mengambil 4 lokus dalam pengumpulan data, dan informasi serta data di lapangan yang kami peroleh sangat miris sekali karena pelaku dari pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi justru orang-orang yang dekat dan dalam satu lingkungan anak yang menjadi korban. Dampak terhadap psikis menjadi perhatian bagi orang tua serta lingkungan.” Ujar nya.

Lista menambahkan bahwa yang menjadi tugas kita ialah mencari cara agar dapat menjangkau ke pihak keluarga terutama orang tua karena memiliki peran yang besar terhadap hidup anak.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI