JAKARTA - Memasuki sesi ketiga di hari pertama Rapat Kordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah duduk bersama Kantor Wilayah lainnya, menyusun Rencana Aksi Kemenkumham Tahun 2024, Selasa (12/12).

Agenda ini digelar secara maraton, karena mencakup tiga sesi sekaligus. Dimulai pagi, siang hingga malam hari, di Hotel Borobudur Jakarta.

Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng diajak menguras pikiran untuk merumuskan Rencana Aksi yang sistematik. Mulai dari mengidentifikasi masalah yang berdampak pada capaian kinerja, mengevaluasi capaian kinerja beberapa tahun belakangan dan memetakan sumber masalah dimaksud.

Kemudian mereka diminta untuk menyusun Rencana Aksi yang mengacu pada per-tahapan kegiatan, menentukan output antara yang terukur dan menunjukkan sinergitas antar pemangku tugas.

Finishing, mereka harus bisa menentukan hasil akhir keberhasilan, berupa bentuk konkrit yang menyelesaikan dan menguraikan masalah yang telah diinventarisir.

Prakteknya, Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jateng dibagi berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Khusus Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto bergabung di Komisi Keimigrasian. Ia bergabung dengan Inspektur Wilayah IV dan V, Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Imigrasi, Kakanwil Banten, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Barat dan Kepala Divisi Keimigrasian se Indonesia, termasuk Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto yang diwakili Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Iman Syafrizal.

Sementara, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, bergabung di Komisi Administrasi, bersama Kakanwil dan Kepala Divisi Administrasi lainnya.

Begitu juga dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, yang mendiskusikan draf Rencana Aksi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Semuanya dilakukan bersama dengan para Kepala Divisi dari seluruh Kantor Wilayah di Indonesia.

Sebagai informasi, Rencana Aksi ini merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham.

Rencana Aksi adalah upaya untuk peningkatan kinerja secara terstruktur dan berjenjang dengan melaksanakan Keputusan Menkumham.

*Kanwil Jateng Komunikatif, Kompak dan Solid*
*Jateng PASTI Produktif*
*PASTI WOW*
*PASTI WBK*

#KumhamSemakinPASTI

KUDUS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang dalam diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti didampingi Penyuluh Hukum Madya, R Danang Agung Nugroho dan Moh. Kurniawan mengadiri kegiatan Gelar Karya Disabilitas & Seminar Nasional dengan tema "Transformasi Pemberdayaan Sosial Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas" di Auditorium Universitas Muria Kudus, Selasa (12/12).

Kegiatan Gelar Karya Disabilitas & Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh PGSD Universitas Muria Kudus yang bekerjasama dengan Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Pendowo Kudus dalam rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Peringatan Hari HAM Sedunia.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Jateng,  Danang Agung Nugroho, Psikiater Disabilitas Mental, Syarifah Rose Pandanwangi, Staff khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Hindun Anisa, Manging Direktor Mubaroqfood Cipta Delicia, Nujumullaily dan Dosen Universitas Muria Kudus, Nur Fajrie.

Kegiatan dibuka secara oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur.

Penyuluh Hukum Madya, Danang Agung nugroho dalam hal ini menjadi narasumber menyampaikan penyandang disabilitas harus dapat diperhitungkan, diakui dan dilibatkan di dalam kehidupan sosial mulai level keluarga, masyarakat dan negara. Ada penetapan kebijakan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak disabilitas sebagai bagian dari keragaman dan potensi yang harus diberi kesempatan untuk memiliki derajat yang sama dengan yang lain, kesetaraan dan kesepadanan

 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 peran perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Lebih lanjut Danang mengajak seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan dalam penerapan budaya hukum yang kita miliki kepada siapapun karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Gelar Karya Disabilitas & Seminar Nasional di tutup dengan pertunjukan seni dari anak-anak penyandang disabilitas sensorik netra.

@Kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

SEMARANG - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah turut berpartisipasi pada kegiatan Seminar Dalam rangka memperingati HUT Dharma Wanita Persatuan ke-24 dan Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023 dengan Tema “Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan”, secara virtual bertempat di Ruang Rapat Pandawa pada Selasa (12/12).

Hadir pada kegiatan ini Wakil Ketua DWP Kanwil Kemenkumham Jateng, Rosidah Is Edy, didampingi Pengurus DWP Kanwil Kemenkumham Jateng dan DWP Rutan Kelas I Semarang yang mengikuti secara daring.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua DWP Kemenkumham RI, Yayu Iwan Kurniawan. Ia menyampaikan jika Ibu-Ibu DWP yang mempunyai kesempatan untuk selalu mendukung suami dalam bertugas sebagai ASN.

“Organisasi Dharma Wanita Persatuan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas SDM anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional,” ujar Yayu.

“Pada momen ini kami mengadakan kegiatan _beauty class_ untuk memperluas wawasan anggota tentang bagaimana citra diri yang baik melalui penampilan yang baik,” sambungnya.

Selain dilaksanakan Perayaan Hari Ulang Tahun DWP Kemenkumham RI ke-24 kegiatan ini juga diisi dengan Pelatihan Tata Rias dan Kecantikan (Beauty Class) Dengan tema “Tampil Cantik dan Menarik untuk Mewujudkan Citra Diri yang Lebih Baik”.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI 

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Rapat Kordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Tampak, Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto melalui Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Iman Syafrizal, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Di sesi pembuka yang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Kemenkumham Jateng menerima materi dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Dhahana Putra, Selasa (12/12).

Dalam paparannya, Dirjen HAM menjelaskan tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan P2HAM.

Di slide awal, Dhahana Putra menerangkan 3 Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yakni peningkatan pemahaman, kapasitas dan promosi bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan.

"Kedua, pengembangan regulasi kebijakan dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM," urai Dhahana Putra.

"Ketiga penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktek kegiatan usaha," tambahnya.

Lebih lanjut, Dirjen HAM menjabarkan tujuan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

"Menjadi guideline, arahan bagi pemerintah pelaku usaha dan masyarakat dalam P5HAM di sektor bisnis," tutur Dhahana Putra.

"Selanjutnya, mendorong pencegahan mitigasi dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap penghormatan HAM," lanjutnya.

Tujuan ketiga, kata Dirjen HAM, Sinergi dan koherensi meningkatkan Sinergi dan koherensi antar program regulasi dan atau kebijakan baik di tingkat pusat atau daerah.

Keempat, meningkatkan meningkatkan pemahaman bagi seluruh stakeholder terkait isu bisnis dan HAM.

Di paparan berikutnya, Dirjen HAM mengungkapkan tentang pembagian Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan P2HAM.

"Gugus tugas di daerah terdiri dari organisasi Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal Kementerian penyelenggara urusan Pemerintah di bidang Hukum atau HAM, jadi kita serahkan kembali kepada wilayah untuk komposisi pembentukan tim gugus tugas," ujar Dhahana Putra.

Tim gugus tugas di daerah, kata Dirjen HAM, mempunyai tiga fungsi utama yaitu mengkoordinasikan dan menyelamatkan pelaksanaan Bisnis HAM, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bisnis HAM dan melaporkan hasil pelaksanaan Bisnis HAM kepada Gugus Tugas Nasional.

"Mempunyai tugas yang begitu vital untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, saya harap Kantor Wilayah segera membentuk gugus tugas di daerahnya masing-masing," terang Dhahana Putra.

Lebih lanjut Dirjen HAM menyampaikan Peraturan Menteri yang baru tentang Pelayanan Publik Berbasiskan HAM (P2HAM) yaitu Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023.