SEMARANG-  Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

 

Sebagai modal awal untuk mendapatkan pandangan mengenai agenda pemeriksaan dan upaya penyamaan persepsi, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar Entry Meeting, Senin (29/01).

 

Kegiatan itu berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah dan dirilis secara virtual ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Jawa Tengah.

 

Selaku tuan rumah, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo menyambut baik kedatangan Tim BPK yang hadir bersama perwakilan Tim dari Unit Utama Kemenkumham.

 

Kakanwil memastikan, jajarannya akan mendukung dan bekerja secara kooperatif selama pemeriksaan berjalan, karena sangat menentukan terhadap opini yang akan diberikan BPK.

 

"Saya menyambut baik atas kehadiran Tim BPK dalam menjalankan tugasnya di Semarang dan mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan," tutur Tejo memberikan sambutan.

 

"Karena pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran merupakan satu kesatuan tahapan pengelolaan anggaran yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal".

 

"Dan dari hasil pemeriksaan ini nanti akan dijadikan dasar pemberian opini oleh BPK atas laporan keuangan kita. Harapan kita semua, pemeriksaan yang akan berjalan ini bisa berjalan dengan lancar dengan hasil yang baik," sambungnya.

 

Selanjutnya, Kakanwil memberikan gambaran umum mengenai realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Jateng Tahun 2023 yang telah mencapai 98,72%.

 

"Ini adalah satu hal yang cukup membanggakan, meskipun harusnya bisa lebih baik lagi. Walaupun demikian pada kesempatan ini, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada semua Kepala satuan kerja di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah atas kerja kerasnya dan berharap tahun ini harus bisa lebih baik lagi," ujar Tejo.

 

"Akan tetapi perlu saya ingatkan, selain mengejar realisasi yang tinggi, yang tidak kalah penting adalah kualitas dalam penyerapan anggaran itu sendiri yang harus baik serta sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan," tambahnya.

 

Kepada UPT yang akan menjadi sampel pemeriksaan, Kakanwil berpesan agar responsif selama audit berjalan.

 

"Pesan saya, siapkan dan berikan data yang diminta dengan cepat. Sampaikan informasi yang benar agar tujuan pemeriksaan ini dapat terwujud," pesan Tejo.

 

"Komunikasikan setiap permasalahan, hambatan, kendala secara terbuka sehingga tercipta solusi yang dapat memecahkan setiap persoalan secara tuntas dan baik".

 

"Kami percaya, dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, akan mampu menghasilkan pemahaman dan pandangan yang sama demi terwujudnya perbaikan pengelolaan keuangan negara. Dan segera selesaikan setiap rekomendasi ataupun tindak lanjut secara tuntas," imbuhnya.

 

Sementara BPK melalui Ery Eranovia selaku Pengendali Teknis I menjelaskan secara singkat mengenai agenda ini. Dia memaparkan tentang Dasar Hukum Pemeriksaan, Standar pemeriksaan, Jenis Pemeriksaan, Tujuan Pemeriksaan dan Lingkup Pemeriksaan.

 

Tim BPK juga menyarankan adanya keterbukaan dan kelengkapan data atau informasi dari Satuan Kerja serta klarifikasi dalam proses pemeriksaan. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan judgement pemeriksa.

 

Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kadivyankumham, Anggiat Ferdinan, Pejabat Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Jateng.

 

Selain itu hadir juga para Kepala, Pejabat Administrasi dan Pengelola Keuangan dari seluruh UPT se Jawa Tengah, baik langsung maupun secara virtual.

@kemenkumhamri

#KumhamSemakinPASTI

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto memberikan pengarahan kepada Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Senin (29/01), di Aula Kresna Basudewa.

Pengantar, Tejo menyampaikan kepada JFT Penyuluh Hukum untuk mensosialisasikan tentang pengendalian kemiskinan, peraturan daerah, dan netralitas seorang aparatur sipil negara (ASN).

Kakanwil juga kembali menegaskan untuk menjaga netralitas para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum.

"Saya melakukan sosial kontrol bahwa saudara ke sana tidak menggunakan label lain selain ASN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah," tutur Tejo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Menurutnya, potensi menggandeng kegiatan yang berbau politik sangat tinggi ketika datang ke kabupaten/kota yang notabene jabatan politisnya banyak.

Oleh karena itu, Ia menegaskan untuk menghindari segala aktivitas politik karena penegak hukum termasuk Kemenkumham sedang kencang-kencangnya diperhatikan oleh masyarakat menjelang pemilu.

"Jangan sampai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan harmonisasi ditunggangi oleh politik. Saya tidak ingin jajaran saya ternyata terlibat, tapi dia tidak tahu," ungkapnya.

"Masyarakat melihat bukan karena pribadinya, tapi karena pakaiannya. Apa yang bapak ibu lakukan membawa nama baik Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, entah itu baik maupun tidak," tambahnya.

Selanjutnya, Pria asal Jakarta ini menjelaskan kedudukan JFT di dalam sebuah organisasi.

"Saya harap Saudara dapat berperan aktif dalam meningkatkan kinerja Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah," tutur mantan Kakanwil Banten ini.

Tejo menilai bahwa cara yang tepat untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan bekerja secara tulus kepada organisasi.

"Bekerjalah secara tulus. Orang yang tulus akan menciptakan kebahagiaan, tidak bekerja sendiri, gotong royong, tidak iri dan syirik, serta tidak sawang-sinawang dengan orang lain", pungkasnya.

Sebelumnya, Anggiat menyampaikan kepada para JFT untuk saling berkoordinasi satu sama lain agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan maksimal dan berkesinambungan.

Turut mengikuti pengarahan Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Dyah Santi Yunianingtyas, dan Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ahmad Shohib Zaeni.

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kemenkumham Jateng pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, bertempat di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Senin (29/01).

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Kakanwil Tejo mengatakan, seluruh ASN mesti agile dan memahami betapa pentingnya netralitas.

"ASN memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu," kata Tejo memberikan sambutan.

"Ini menjadi penting, dan saya berharap netralitas ASN tak hanya relevan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari, melainkan juga dalam aktivitas di media sosial".

"Seiring perkembangan teknologi, ASN harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital. Saya berharap agar kita semua bisa mematuhi aturan-aturan ini dan menyikapi secara bijak setiap dinamika sosial yang berkembang," imbuhnya.

Kakanwil Tejo lebih jauh menggarisbawahi, netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

"Jika ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional," ungkap Tejo.

"ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu".

"Dalam gelaran pesta demokrasi terdapat beberapa area yang sering dilanggar mulai dari ikut serta agenda kampanye, fasilitasi kegiatan kampanye, sampai dengan penggunaan sosial media yang mendukung peserta pemilu," tambahnya.

Terakhir, kata Kakanwil, apapun hasil dari pemilu dan pemilihan, ASN harus berpegang teguh pada marwahnya sebagai abdi negara dan pelayan publik.

"Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden, wakil presiden, atau siapapun yang menjadi anggota legislatif kita tidak boleh berubah dalam memberikan layanan kepada masyarakat," tegas Tejo.

"Kita tetaplah ASN yang harus loyal kepada masyarakat dan negara. Kita tetap harus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya mengakhiri sambutan.

Sebagai informasi, pengukuhan ini merupakan langkah konkret Kemenkumham Jateng untuk menjaga kondusivitas dan netralitas menyambut tahun politik dan tindak lanjut Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 lalu.

Pembentukan Satgas Netralitas ASN dan PPNPN tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kakanwil Kemenkumham Jateng Nomor W.13-166.KP.05.02 Tahun 2024.

Keanggotaan Satgas diisi oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dan perwakilan Pejabat Administrasi Kemenkumham Jateng.

Nantinya, Satgas ini akan bertugas untuk memastikan seluruh pegawai sudah mendapatkan sosialisasi netralitas ASN dan PPNPN, memastikan seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham Jateng telah menandatangani Ikrar Netralitas ASN dan PPNPN, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas pegawai serta melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu Satgas juga bertugas untuk mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai pada setiap tahapan penyelanggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Kemudian, melakukan pengawasan terhadap pegawai sebelum, selama dan sesudah masa Pemilu dan Pemilihan, agar tetap menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melakukan penegakan kode etik atau disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap pelanggaran netralitas ASN dan PPNPN.

Terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas ASN dan PPNPN baik melalui media sosial ataupun media lainnya serta menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia secara periodik selama 6 (enam) bulan sekali.

Pengukuhan juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Jateng secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Diketahui, Satgas Netralitas ASN dan PPNPN juga dibentuk di masing-masing UPT untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan netralitas seluruh jajaran Kemenkumham Jateng.

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengambil sumpah 26 orang Pegawai Negeri Sipil Baru di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Rabu (24/01).

 

Selain itu, Kakanwil juga melantik dan mengambil sumpah 16 Pejabat Fungsional dalam jabatan baru. 12 orang diantaranya merupakan peralihan jabatan karena perubahan nomenklatur, sedangkan 4 orang lainnya dilantik atas kenaikan jenjang jabatan.

 

Kepada mereka, Tejo mengatakan, Kemenkumham membutuhkan sumber daya manusia yang cekatan, tanggap profesional, berkemampuan, bermental baik serta bertanggung jawab.

 

Atas dasar tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jateng berpesan agar mereka terus meningkatkan kompetensi, memegang integritas moral yang tinggi, serta memegang prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian.

 

"Tiga, bekerja dan menyelesaikan tugas secara Tuntas, supaya tidak berdampak pada Kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik atau masyarakat," pesan Tejo dalam sambutannya.

 

"Empat, selalu berinovasi, tidak mainstream dan berpikir “out of the box”, dan terapkan fungsi manajemen dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi, serta hindari copy paste kegiatan dan buatlah terobosan-terobosan yang baru".

 

"Lima, punya peran dan berkontribusi nyata mendukung satuan kerja masingmasing dimana saudara ditempatkan dan melaksanakan tugas untuk berkomitmen melaksanakan Program Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani," imbuhnya.

 

Kakanwil kembali menegaskan bagaimana menyikapi tahun politik dengan bersikap netral.

 

"Saudara-Saudara sekalian harus menyikapinya dengan smart dan Bijak. ASN harus netral, tidak boleh politik praktis, tidak berpihak, tidak boleh ikut berkampanye," tegasnya.

 

"Seluruh ASN mesti agile dan memahami betapa pentingnya netralitas. ASN memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu," tambahnya.

 

Netralitas ASN dalam pemilu, kata Tejo, harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan bermedia sosial.

 

"Ini menjadi penting, dan saya berharap netralitas ASN tak hanya relevan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari, melainkan juga dalam aktivitas di media sosial," kata Tejo mengingatkan.

 

Seiring perkembangan teknologi, ASN harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital".

 

"Saya berharap agar kita semua bisa mematuhi aturan-aturan ini dan menyikapi secara bijak setiap dinamika sosial yang berkembang" pungkasnya mengakhiri.

 

Di saat yang sama, Kakanwil juga mengambil Sumpah Janji Setia Kewarganegaraan.

 

Hadir menyaksikan kegiatan, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono dan Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto.

 

Tampak juga sejumlah Kepala UPT Kota Semarang, Pejabat Administrasi Kantor Wilayah dan UPT.