Semarang – Kemenkumham Jateng menggelar monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna pastikan kemudahan akses informasi hukum tersedia hingga tingkat desa.

Bersama Pusat JDIHN BPHN, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, dan Setwan DPRD Provinsi Jawa Tengah, monev ini sekaligus pembinaan terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada 23 s.d. 26 April 2024.

Monev yang dipimpin secara langsung oleh Kabid Hukum Kanwil KemenkumhamJateng, Deni Kristiawan, mengunjungi JDIH pada Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas.

“Eksistensi JDIH harus mampu memberikan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan akuntabel untuk mengimbangi kecepatan keterbaruan informasi sekaligus masyarakat dapat menerima informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tervalidasi,” ujar Deni membuka rapat monitoring dan evaluasi.

Deni mengapresiasi komitmen pimpinan untuk terjun secara langsung dalam pengelolaan JDIH sebab menurutnya kemajuan JDIH tidak hanya dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat dan oleh salah satu pihak saja.

“Harus berkolaborasi dan bekerjasama untuk berinovasi atas pengelolaan JDIH antara Bagian Hukum dengan Dinas Kominfo, Dispermasdes, sekaligus Dinas Arpusda,” ujar Deni memberi arahan.

Selain itu, pengelolaan JDIH pada tahun ini diarahkan dapat mengkompilasi hukum adat yang ada pada daerah masing-masing.

“Sesuai arahan dari Bapak Kepala BPHN, bahwa pengelolaan JDIH juga diharapkan sekaligus untuk menghimpun hukum tidak tertulis/hukum adat yang masih berlaku dan berkembang di daerahnya masing-masing,” ujar Pustakawan Ahli Muda Setda Provinsi Jateng Sudino.

Tidak hanya pada instansi pemerintahan, monev dilakukan juga dengan menyasar pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dikunjungi ialah Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Jenderal Soedirman.

“Perguruan tinggi memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan JDIH sebab sebagai tempat akademis, lebih banyak menghasilkan monografi dan artikel hukum sehingga koleksi informasi hukum yang tersedia menjadi lebih variatif,” ujar Deni.

Sebagai Provinsi yang setiap tahunnya selalu konsisten menyumbang wakil yang menerima penghargaan nasional JDIHN Award, kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIH ini disambut dengan sangat antusias yang ditunjukkan dengan diterimanya Tim dengan hangat oleh jajaran Pimpinan Daerah. Mulai dari Pj Bupati Brebes, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyumas, Asisten I Setda Kabupaten Tegal, Asisten I Setda Kabupaten Purbalingga, yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, sekaligus Wakil Rektor II Universitas Jenderal Soedirman dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdian memimpin Pengambilan Sumpah/Pernyataan Janji Setia Warga Negara Indonesia (WNI), Senin (29/04).

Kegiatan sakral tersebut berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah.

Ada dua orang yang diambil sumpahnya pada kesempatan itu, yakni Fawaz El Kassaa asal Lebanon dan Odilia Wu dari Malaysia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi, yang merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dariWarga Negara Asing (WNA) menjadi WNI.

Anggiat dalam sambutannya mengatakan, Warga Negara yang baik tidak hanya memahami dan mampu membela hak tetapi juga menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab.

"Saudara saudari sebagai Warga Negara Indonesia yang baru diharapkan memegang teguh kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Anggiat.

"Dan senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah Warga Negara yang patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela," sambungnya.

Tak hanya itu, Kadiv Yankumham juga mengharapkan loyalitas dan totalitas sebagai seorang WNI.

"Sudah saatnya, harus memberikan perhatian, pikiran untuk menjadi WNI. Harus loyal, tidak hanya sekedar meraih kewarganegaraan untuk mempermudah usaha di Indonesia," kata Anggiat.

"Harus berkontribusi bagi Indonesia. Tinggalkan warga negara yang lama, fokuskan pikiran menjadi Warga Negara Indonesia dan patuhi segala peraturan yang ada," tambahnya.

Pada saat yang sama, Kadiv Yankumham Sumpah/Janji Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti. Tercatat ada 10 orang Notaris Pengganti yang diambil sumpahnya.

Ditambah, pelantikan terhadap 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melantik 1 orang Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kendal.

Kegiatan disaksikan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, serta keluarga, kerabat dan rekan kerja dari mereka yang diambil sumpahnya.

*Pelatihan Kesamaptaan dan Bela Negara TA 2024 Resmi Ditutup*

Magelang - Pelatihan Kesamaptaan dan Bela Negara TA 2024 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah resmi ditutup, Senin (29/04).

Berlangsung di Resimen Induk Komando Daerah Militer IV Diponegoro, kegiatan yang selenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini diikuti oleh 40 peserta dari Lapas/Rutan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelatihan ditutup oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ialah Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara & Keamanan Jefri Purnama.

“Dengan diadakanya program Pelatihan Kesamaptaan dan Bela Negara Bagi Petugas Pengamanan Lapas/Rutan Tahun 2024 ini, diharapkan para petugas pengamanan Lapas/Rutan memiliki suatu Karakter, Kedisiplinan dan Kesamaptaan yang kuat dalam menjaga keamanan Lapas/Rutan,” ujar Jefri membacakan amanat dari Komandan Rindam IV/Diponegoro Ahmad Hadi Al Jufri.

Meskipun pelatihan hanya berlangsung selama 12 (dua belas) hari, ia berpesan kepada peserta untuk harus terus giat berlatih untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tugas dan tanggungjawab mereka sebagai seorang petugas pengamanan Lapas/Rutan.

“Saya yakin dan percaya saudara nantinya bisa menjadi seorang petugas pengamanan Lapas/Rutan yang disiplin, solidaritas, dedikasi yang tinggi, memiliki mental dan fisik yang tangguh serta bertanggungjawab pada tugasnya yang dilandasi rasa kecintaan dan patriotisme yang tinggi kepada Bangsa dan Negara yang kita cintai bersama,” pesan Jefri.

“Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan Moral dalam berpikir, bersikap dan bertindak, tingkatkan terus Profesionalisme melalui budaya belajar dan berlatih dimanapun berada, aplikasikan dan kembangkan terus kemampuan/keterampilan yang telah diterima,” sambungnya.

Sebelum mengakhiri amanat, Jefri mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat antara lain Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Komandan Dodik Bela Negara, dan jajaran Rindam IV/Diponegoro.

Tampak mengikuti upacara penutupan Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Jateng Toni Sugiarto, Wadan Rindam IV Diponegoro Kolonel Inf. Rizal Faizal Helmi, Komandan Dodik Bela Negara Letkol Inf. Slamet Hariyadi, jajaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lapas Magelang.

SEMARANG - Barang Milik Negara (BMN) merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penggunaannya, BMN harus membawa manfaat kepada organisasi dan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Is Edy Eko Putranto saat dirinya memimpin pelaksanaan apel pagi, Senin (29/04).

Is Edy mengatakan terkadang pegawai itu lupa bahwa barang yang dipakainya adalah milik negara, sehingga penggunaannya pun seenaknya sendiri dan asal-asalan.

Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran Kanwil Jateng, agar menggunakan seluruh BMN secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukannya.

"Misal ketika kita membawa mobil atau laptop BMN yang dipercayakan kepada kita, kita menggunakan dengan seenaknya," katanya.

"Semua ini adalah amanah yang pada akhirnya harus memberikan kontribusi dan manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi lebih khusus bagi masyarakat,"

"Mari gunakan BMN secara efektif dan efisien karena semua akan menimbulkan dampak," ajaknya seraya mengakhiri amanat.

Materi yang disampaikan Kadiv Keimigrasian pagi ini merupakan tambahan terhadap masukan yang disampaikan Kustodian BMN Kanwil Jateng, Alfia Izza, dimana ia mengimbau seluruh pengguna BMN bertanggung jawab terhadap BMN yang dipakai.

Apel pagi diikuti oleh Pejabat Administrator dan Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana, serta PPNPN dan Mahasiswa magang di Kantor Wilayah.