JAKARTA - Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) melaksanakan Kongres ke-III sekaligus Kuliah Umum dengan tema “Regulasi Berkualitas dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju”, pada Rabu (22/11) di Hotel Mercure Convention Center Ancol.
Turut berpartisipasi secara langsung mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah ialah Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan serta Ketua IP3I Jawa Tengah, Dodo Kurnianto dan juga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Sugeng Pamuji dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Yeni Ambarwati.
Membuka jalannya Kongres ke-III IP3I ialah Ketua IP3I, Rudy Hendra Pakpahan yang menyampaikan agenda kongres ini berfokus pada penetapan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta melakukan pemilihan dan atau aklamasi Ketua Masa Bakti 2023-2026.
Sementara itu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Asep Nana Mulyana hadir secara langsung pada Kongres ke-III IP3I. Ia menegaskan peran penting Organisasi IP3I bagi Pejabat Fungsional Perancang Perundang-Undangan.
“Organisasi IP3I mempunyai peran strategis dalam mendukung profesionalitas Perancang Peraturan Perundang-undangan antara lain tugasnya menyusun kode etik dan kode perilaku profesi,memberikan advokasi dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi serta memberikan rekomendasi pembinaan untuk Perancang,” ujar Asep.
“Melalui pelaksanaan Kongres ke-3 IP3I ini diharapkan dapat membentuk pengurus baru yang dapat mensolidkan para perancang peraturan perundang undangan untuk mewujudkan Regulasi Berkualitas dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju,” sambungnya.
Dalam Kongres ke-III ini Cahyani Suryandari terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IP3I Masa Bakti 2023-2026 untuk menggantikan Ketua Umum sebelumnya yakni Rudy Hendra Pakpahan. Sedangkan untuk Wakil Ketua diduduki oleh Yeni Nel Ikhwan.
Sebagai informasi, Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) adalah organisasi profesi untuk mendukung profesionalitas Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) memiliki anggota utamanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada berbagai unit eselon I dan juga tersebar pada 33 Provinsi yang ada di Indonesia, Kesekretariatan Lembaga Negara DPR, Kesekretariatan Lembaga Negara DPD, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga Non Struktural. Saat ini jumlah anggota Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah mencapai 1.711 orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
@KemenkumhamRI
#KumhamSemakinPASTI
