PURWOKERTO - 16 hari berlangsung, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah resmi berakhir.
Rangkaian pemeriksaan ditutup melalui kegiatan Exit Meeting yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Purwokerto, Senin (12/02).
Diketahui, ada beberapa sampel Satuan Kerja yang diaudit oleh BPK, diantaranya Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Lapas Kelas I Semarang, Badiklat Kumham Jateng, Rutan Kelas I Surakarta, Kanim Kelas I TPI Surakarta, Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto dan Lapas Kelas IIA Purwokerto. Termasuk juga 3 Lapas Baru yang berada di Nusakambangan.
Atas resume hasil pemeriksaan Tim BPK yang disampaikan Pengendali Teknis IV BPK Novid Mahyudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto menyatakan sikapnya.
"Kami dapat menerima hasil pemeriksaan yang telah dipaparkan" ujar Tejo memberikan sambutan.
"Kami akan mencermati beberapa hal yang menjadi temuan pemeriksaan saat ini dan akan kami jadikan bahan evaluasi sehingga ke depannya harapan kita tidak ada lagi temuan yang sama dan berulang," sambungnya.
Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi lokus pemeriksaan, Kakanwil menginstruksikan agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.
"Segera selesaikan tindak lanjut yang merupakan rekomendasi hasil temuan dengan tuntas," tegas Tejo.
"Dan sekali lagi, jadikan pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja kita ke depannya".
"Dan kepada Bapak Novid Mahyudin beserta seluruh tim pemeriksa, kami harapkan komunikasi dan kerjasama tetap bisa terjalin dengan baik, dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran serta laporan keuangan kami, dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya" imbuhnya.
Ada beberapa atensi yang menjadi catatan Kakanwil merujuk poin besar hasil audit,. misalnya pertanggungjawaban belanja barang harus lengkap dan akuntabel, pentingnya efektivitas dan efisiensi belanja barang, pembayaran belanja harus akurat, pengelolaan PNBP dari sewa rumah negara harus sesuai ketentuan dan pengelolaan laporan keuangan yang profesional.
Kegiatan ditutup dengan Serah Terima Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim BPK kepada Kakanwil Kemenkumham Jateng.
Hadir pada acara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.
Tampak juga Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid, Kepala Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Mardi Santoso, Kepala Bagian Umum Anton Tri Oktabiono, serta Kepala UPT, PPK dan Pengelolaan Keuangan dari UPT yang menjadi sampel pemeriksaan.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI
