NUSA DUA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar Rapat Kerja Teknis Pelayanan Hukum AHU di Hotel Grand Hyatt Bali.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinand hadir secara langsung didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setiyawan dan Kepala Sub Bidang AHU Widya Pratiwi Asmara.
Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari itu dibuka oleh Direktur Pidana Ditjen AHU Slamet Prihantara, Selasa (28/11).
Slamet mengatakan dalam sambutannya bahwa Ditjen AHU telah melakukan banyak hal yang luar biasa pada tahun ini, baik skala nasional maupun internasional.
Ia pun berharap pada rakernis ini akan menghasilkan sesuatu yang mampu mendukung tugas dan fungsi Ditjen AHU pada tahun mendatang dengan tantangan yang lebih kompleks.
"Ini menjadi capaian, target yang sangat membanggakan," ujar Slamet dalam sambutannya.
"Mudah-mudahan pada rakernis AHU ini dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa sehingga dapat mengampu semua kegiatan yang tentunya berkaitan dengan tugas fungsinya (Ditjen AHU) baik secara intern maupun ekstern," imbuhnya.
Pada kesempatan itu Slamet juga menyampaikan 3 agenda penting yang akan menjadi inti kegiatan.
Pertama adalah penyampaian materi oleh Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara tentang arah kebijakan program penegakan dan pelayanan hukum dan dukungan manejemen Kemenkumham pada Tahun Anggaran 2024.
Kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memberikan materi terkait peran OJK dalam pengawasan jaminan fidusia oleh lembaga keuangan.
Dan ketiga Inspektur Wilayah III Iwan Santoso akaan menyampaikan peran APIP dalam pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah.
"Ini nantinya akan menambah bobot bagaimana pelaksanaan tusi Ditjen AHU pada Tahun Anggaran 2024," jelasnya.
Sebagai penutup, Slamet mengatakan pada pagi hari besok, Rabu (29/11), akan dilangsungkan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris Periode 2021-2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah periode 2022-2025.
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari seluruh Indonesia
