JAKARTA - Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Senin (26/11), memasuki inti acara.
Masih terselenggara di Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, pada inti rakor ini menghadirkan 3 orang narasumber dari 3 instansi yang berbeda yakni dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto dan Kadiv Administrasi Hajrianor hadir langsung mengikuti sesi tersebut.
Sebagai narasumber dari Kemenkeu, Heni Kartikawati Kepala Pusdiklat Keuangan Umum memaparkan tentang bagaimana implementasi _corprate university_ yang telah berjalan di instansinya.
Ia menjelaskan di Kemenkeu, Corpu dioperasionalisasikan dalam 2 strategi yaitu impelementasi pembelajaran terintegrasi dan manajemen pengetahuan. Yang nantinya hal tersebut akan membudayakan pembelajaran yang tidak terpaku di kelas saja.
"Mengingat paradigma sebelumnya, pembelajaran di ASN itu kelas di diklat, Corpu berfungsi sebagai ruang belajar tanpa batas," kata Heni.
Dan menurut penjelasannya, lanjut Heni, operasionalisasi dari corpu yang melalui manajemen pengetahuan tersusun dari 6 tahapan proses yaitu identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan.
Narasumber kedua ialah Analis Kepegawaian Madya dari BKN Marhaeni Diah Soeparningtias yang memaparkan tentang pengembangan kompetensi yang mengarah pada pengembangan karir pegawai.
Ia menjelaskan pada tahun ini BKN telah melakukan penilaian kompetensi dengan nama _smart governance_.
"Dari konsep penilaian itu ( _smart governance_ ) ada 3 dimensi yang diuji, pertama dimensi manajerial sosial kultural, kemudian _emerging skill_ atau _future skill_ , dan ketiga dimensi digutalisasi,"
"Yang keseluruhannya akan memenuhi kompetensi _smart_ ASN, arahnya bagi seluruh PNS," jelas Marhaeni.
Dan narasumber yang terakhir adalah Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN RI, Erna Irawati. Yang membahas agenda transformasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
"Ada 2 tujuan utama dalam transformasi ASN yaitu ASN berkinerja tinggi dan perilaku BerAKHLAK," ujar Erna.
Sesuai pasal 49 pada UU ASN tersebut seorang ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus dan organisasi wajib memenuhi kebutuhan akan pengembangan kompetensinya.
"Setiap ASN harus memiliki _individual learning plan_, dan organisasi wajib memfasilitasinya," katanya menjelaskan.
Usai pemaparan dari semua narasumber, kegiatan rakor dilanjutkan dengan pembahasan roadmap yang terbagi dalam 3 Komisi. Kakanwil Tejo dan Kadivmin Hajrianor tergabung dalam Komisi III yang fokus _output_nya adalah peta jalan penilaian kompetensi dan pelatihan SDM.
Fokus yang dibahas Kakanwil adalah bidang Pemasyarakatan di Pokja 1, sedangkan Kadivmin adalah pembentukan hukum dan HAM di pokja 3.
Untuk Komisi I muaranya adalah rekomendasi rencana kerja pelatihan dan penilaian kompetensi tahun 2024. Sedangkan _output_ dari Komisi II adalah rencana aksi dan _quick win_ BPSDM tahun 2024.
