SEMARANG - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar acara sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah (SIPPDAH) secara virtual, Senin (11/09).
Sosialisasi ini melibatkan 33 Kanwil Kemenkumham se-Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang diikuti secara virtual Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan bersama Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan serta Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Saat membuka sosialisasi, Sekretaris Ditjen PP selaku Plh. Dirjen PP, Ceno Hersusetiokartiko mengatakan, aplikasi SIPPDAH digunakan untuk mempermudah mekanisme penilaian Penganugerahan Legislasi Daerah yang akan diselenggarakan Oktober 2023 mendatang. Anugerah Legislasi akan diberikan kepada para Kakanwil, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Pemerintah Daerah terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Acara ini nantinya dirangkai pula dengan Rapat Kerja Teknis yang dibuka Menteri Hukum dan HAM RI.
“Kantor Wilayah diharapkan mengunggah data dukung pada aplikasi SIPPDAH sebagai indikator pemberian penghargaan yang sekaligus menjadi alat kontrol terhadap pelaksanaan harmonisasi di wilayah,” ujarnya.
Data dukung dimaksud, lanjut Ceno, yakni dokumen pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian mulai dari tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. Pihaknya juga akan membuat kebijakan berdasarkan dokumen yang diunggah tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti mengatakan, data dukung berupa dokumen pengharmonisasian diunggah pada aplikasi SIPPDAH mulai 12 September hingga 22 September 2023. Walaupun penilaian langsung dilakukan oleh aplikasi, namun akan ada tim dari Ditjen PP yang turun untuk mengecek kebenaran dokumen tersebut.
“Oleh karena itu, berkas yang sudah diupload agar disimpan dengan baik dan jangan sampai hilang,” ujarnya.
Nuryanti menambahkan, Tim Penilai untuk Anugerah Legislasi beranggotakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama, Tim Ditjen PP, dan Tenaga Ahli. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Dirjen PP untuk kemudian diplenokan.
“Penilaian juga dilakukan terhadap Pemda dan DPRD, sehingga jangan sampai ada berkas yang tidak diupload karena berkaitan dengan kinerja dari Pemda dan DPRD,” jelasnya.
Acara sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tutorial penggunaan aplikasi SIPPDAH oleh Joko Tri Wintolo dipandu Subkoordinator Perancangan Peraturan Daerah I, Yulanto Araya.
