YOGYAKARTA - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menunjukkan progres yang positif.
Hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mem-validasi capaian tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham, terhadap pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi periode Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 Unit Pelaksana Teknis nya dinyatakan tercapai 100%, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi pada kegiatan penutupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berlangsung di Hotel Harper Malioboro, Kamis (07/12).
Ditelisik lebih mendalam dan dilihat secara komprehensif selama periode 1 tahun, capaian Kemenkumham Jateng dan jajarannya meningkat signifikan.
Terpantau capaian jajaran Kemenkumham Jateng menyentuh angka 96,3%. Padahal, di Semester Pertama mereka hanya bisa mendapatkan penilaian 42,4% dari target 100%. Yang kemudian meningkat menjadi 74,7% di kuartal ketiga.
Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor yang hadir pada acara tersebut mengatakan, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan.
"Hasil ini patut diapresiasi, mengingat pada periode sebelumnya, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan UPT masih sangat minim," ujarnya usai kegiatan.
"Namun, ini juga menjadi PR dan bahan evaluasi, karena nilai kita belum sempurna bila dilihat dalam periode satu tahun".
"Tahun depan, kita akan lebih siap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pemenuhan data dukung, melakukan langkah-langkah akselarasi, agar capaian bisa 100% seperti triwulan keempat ini," imbuhnya.
Diketahui, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham berlangsung selama 4 hari, Senin - Kamis (4-7 Desember 2023).
Kegiatan ini dimaksudkan, untuk melakukan validasi kualitas dan kelengkapan data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Seluruh rangkaian kegiatan ditutup oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto.
