JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Rapat Kordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.
Tampak, Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto melalui Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Iman Syafrizal, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.
Di sesi pembuka yang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Kemenkumham Jateng menerima materi dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Dhahana Putra, Selasa (12/12).
Dalam paparannya, Dirjen HAM menjelaskan tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan P2HAM.
Di slide awal, Dhahana Putra menerangkan 3 Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yakni peningkatan pemahaman, kapasitas dan promosi bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan.
"Kedua, pengembangan regulasi kebijakan dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM," urai Dhahana Putra.
"Ketiga penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktek kegiatan usaha," tambahnya.
Lebih lanjut, Dirjen HAM menjabarkan tujuan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
"Menjadi guideline, arahan bagi pemerintah pelaku usaha dan masyarakat dalam P5HAM di sektor bisnis," tutur Dhahana Putra.
"Selanjutnya, mendorong pencegahan mitigasi dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap penghormatan HAM," lanjutnya.
Tujuan ketiga, kata Dirjen HAM, Sinergi dan koherensi meningkatkan Sinergi dan koherensi antar program regulasi dan atau kebijakan baik di tingkat pusat atau daerah.
Keempat, meningkatkan meningkatkan pemahaman bagi seluruh stakeholder terkait isu bisnis dan HAM.
Di paparan berikutnya, Dirjen HAM mengungkapkan tentang pembagian Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan P2HAM.
"Gugus tugas di daerah terdiri dari organisasi Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal Kementerian penyelenggara urusan Pemerintah di bidang Hukum atau HAM, jadi kita serahkan kembali kepada wilayah untuk komposisi pembentukan tim gugus tugas," ujar Dhahana Putra.
Tim gugus tugas di daerah, kata Dirjen HAM, mempunyai tiga fungsi utama yaitu mengkoordinasikan dan menyelamatkan pelaksanaan Bisnis HAM, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bisnis HAM dan melaporkan hasil pelaksanaan Bisnis HAM kepada Gugus Tugas Nasional.
"Mempunyai tugas yang begitu vital untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, saya harap Kantor Wilayah segera membentuk gugus tugas di daerahnya masing-masing," terang Dhahana Putra.
Lebih lanjut Dirjen HAM menyampaikan Peraturan Menteri yang baru tentang Pelayanan Publik Berbasiskan HAM (P2HAM) yaitu Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023.
