SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menghadiri Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman dari perspektof HAM di ruang paripurna DPRD kota Semarang, Senin (28/08).
Acara dipimpin oleh Rukiyanto ketua Komisi C DPRD Kota Semarang. Dalam penjelasannya, Rukiyanto menyatakan bahwa kegiatan Pembahasan Raperda dilaksanakan untuk menerima masukan dan saran dari peserta rapat, Sehingga maksud dan tujuan dari terbentuknya raperda ini bisa tercapai.
Dalam kesempatan ini, Kepala Sub Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan menyampaikan dalam konsideran Peraturan Perundang-undangan harus mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang ditempatkan secara berurutan.
“Muatan dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus melindungi Hak Asasi Manusia karena dalam Perda tersebut ada hak setiap orang untuk tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin serta hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” ujar Hawary.
Sebelum menutup kegiatan pimpinan rapat, rukiyanto memberi masukan terhadap konsideran Perda harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI
