SEMARANG- Kemenkumham Jawa Tengah menggelar Rapat Progres Belanja Modal Gedung dan Bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Rabu (08/16).
Pada rapat yang dilaksanakan secara daring tersebut hadir 8 (delapan) perwakilan UPT yang tengah melaksanakan pembangunan konstruksi.
Hadir Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Purwokerto, Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo, dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Purwokerto.
Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono selaku Ketua UKPBJ dalam kesempatan tersebut memimpin jalannya rapat menyampaikan tiga langkah stategis untuk mempercepat progres belanja modal gedung dan bangunan.
Pertama, ia menghimbau kepada UPT untuk memperhatikan tenggang waktu agar pekerjaan dapat terselesaikan.
“Selanjutnya kami mengimbau untuk senantiasa melakukan kordinasi antara bendahara dan pengelola Barang Milik Negara agar tidak memunculkan permasalahan di dalam pencatatannya,” tambah Budhi.
Langkah terakhir, ia meminta untuk senantiasa memantauan pekerjaan pembangunan.
"Rekan-rekan sekalian untuk dipantau pekerjaan pembangunannya, dan sampaikan apabila ada kendala-kendala," pungkasnya.
Berikutnya diskusi terkait dengan capaian dan progres serta kendala yang dihadapi masing-masing UPT dalam melaksanakan belanja modal gedung dan bangunan.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris dan seluruh anggota UKPBJ Setwil Jawa Tengah.
