SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Assessment Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi, Senin (26/02).
Assessment kali ini dilaksanakan secara bersamaan oleh lima Pimpinan Tinggi Pratama selaku Asesor bertempat di Aula Kresna Basudewa.
Setiap Asesor melaksanakan penilaian terhadap masing-masing 10 orang pegawai yang nanti dipilih menjadi anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi.
Secara umum, para Asesor melihat rekam jejak, serta melakukan wawancara untuk mengetahui kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural, dedikasi, serta memastikan pegawai tidak melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin.
"Tujuan assessment, kita mencari ibaratnya _the right man on the right place_. Jadi menempatkan seseorang pada posisi yang tepat di dalam Tim Kerja,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto ditemui usai melakukan proses assesment.
Tejo berharap para pegawai dapat berkinerja dengan sungguh-sungguh tanpa adanya keterpaksaan ketika mereka ditempatkan pada Pokja yang sesuai.
"Pegawai terlebih dahulu harus memiliki pemahaman tentang zona integritas sebagai miniatur dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelas Tejo.
Menurut Tejo, pengetahuan umum tentang zona integritas tersebut menjadi “modal” awal pegawai untuk bisa masuk ke dalam Tim Kerja sebelum menggali pemahaman pegawai terhadap 6 area perubahan.
Minat pegawai terhadap Pokja yang sesuai dengan kompetensinya, secara umum tampak saat mereka menjadi pemerhati salah satu dari 6 area perubahan tersebut.
