SEMARANG- Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Rabu (24/01).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, baik Unit Pusat maupun Kantor Wilayah yang terpusat di Graha Pengayoman Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto didampingi Kadiv Administrasi Hajrianor, Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono, Kadiv Keimigrasian Is Eddy Ekoputranto serta Pejabat Administrator dan Pengelola Keuangan & BMN mengikuti secara virtual dari Aula Kresna Basudewa.
Kegiatan entry meeting turut dihadiri Pimpinan I BPK Nyoman Adhi beserta tim pemeriksa dari BPK RI, dan dibuka secara langsung oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.
Dalam sambutannya, Menkumham mengapresiasi kinerja tim pemeriksa BPK RI. Ia juga berpesan kepada seluruh Jajaran Kemenkumham untuk membantu kelancaran proses pemeriksaan ini.
“Seluruh jajaran Kemenkumham saya harap dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan memberikan jawaban dan data dukung secara jelas, akurat dan akuntabel,” ujar Yasonna.
“Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami komunikasikan dengan Tim BPK RI sehingga tidak ada salah persepsi dalam memaknai suatu aturan yang dijadikan dasar hukum atau landasan suatu kegiatan,” sambungnya.
Selanjutnya, Yasonna menambahkan bahwa capaian IKPA dan capaian realisasi anggaran Kemenkumham sudah dapat berjalan dengan baik di tahun 2023.
“Pencapaian ini juga diikuti oleh pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dan nantinya dapat tercermin dari penilaian opini WTP Murni oleh BPK RI kepada Kemenkumham atas Laporan Keuangan TA 2023,” Tandasnya.
Sementara itu Pimpinan I BPK Nyoman Adhi mengungkapkan bahwa melalui hasil pemantauan, Kemenkumhan telah berhasil melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebesar 90,31%.
Pencapaian ini mencerminkan keseriusan dan dedikasi Kemenkumham dalam memperbaiki proses, kebijakan, dan prosedur yang mungkin perlu peningkatan.
Dengan hasil positif ini, diharapkan bahwa momentum positif ini akan terus berlanjut pada Tahun 2024.
"Langkah-langkah konkret yang telah diambil diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam mengelola keuangan dan menjaga akuntabilitas lembaga," tutur Adhi.
"Kemenkumham terus menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam upaya perbaikan demi kemajuan sistem pemerintahan," tutupnya.
