SEMARANG – Rapat Koordinasi Program Pembinaan Hukum Nasional yang mengusung tema _“Pembinaan Hukum Nasional untuk Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Menuju Kementerian Hukum dan HAM Lebih Berkualitas dan Berintegritas”_ secara resmi dibuka Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Widodo Ekatjahjana hari ini, Kamis (29/02).
Diselenggarakan secara _hybrid_, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengikuti secara daring di ruang kerjanya.
Sementara itu, perwakilan Kantor Wilayah Jawa Tengah yang hadir secara langsung yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, serta perwakilan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.
Terpusat di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional, mengawali _keynote speech_-nya, Prof. Widodo menyampaikan apresiasinya bahwa target kinerja tahun 2023 telah berjalan baik dan berharap pelaksanaan target kinerja tahun 2024 akan lebih baik lagi.
“Kita akan coba perbanyak secara kuantitas maupun kualitas _outcome_ terhadap pelaksanaan target kinerja tahun 2024, sehingga capaian bukan hanya untuk penyerapan anggaran saja, namun juga capaian kualitatif yang dapat dirasakan lebih baik oleh masyarakat maupun stakeholder” ujar Kepala BPHN.
Untuk menunjang hal tersebut, menurut Prof. Widodo, perlu dilakukan langkah-langkah restrukturisasi kelembagaan sehingga _output_ dan _outcome_ Kementerian Hukum dan HAM lebih besar dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan.
Prof. Widodo menilai, salah satu yang harus dilakukan restrukturisasi adalah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah yang menurutnya terlalu _bottleneck_ karena banyaknya unit utama di atasnya dan jenjang karir pegawai di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dibandingkan divisi lainnya.
Kepala BPHN selanjutnya mengingatkan pentingnya persamaan persepsi mengenai pembinaan hukum yang inklusif untuk meningkatkan pembinaan hukum secara nasional.
Ia juga menyampaikan pentingnya rakor ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai program dukungan manajemen dan program pembentukan regulasi di tahun 2024 agar tercapainya persamaan persepsi dan peningkatan kinerja dari BPHN dan setiap Kantor Wilayah.
Lebih lanjut, Prof. Widodo berharap para peserta juga dapat memberikan masukan dan aktif dalam diskusi terkait perencanaan kinerja BPHN di tahun 2024.
Sebelumnya, Sekretaris Badan, I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait analis dan penyuluh hukum, menyamakan persepsi program pembinaan hukum di Kantor Wilayah, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara BPHN dengan Kantor Wilayah, dan untuk meningkatkan kinerja BPHN dan Kantor Wilayah.
Setelah pembukaan kegiatan usai, para pimpinan tinggi pratama BPHN yang meliputi Sekretaris Badan yang juga Plh. Kapusanev, I Gusti Putu Milawati, Kapusren, Arfan Faiz Muhlizi, Kapus JDIHN, Nofli, dan Kapusbudbankum, Sofyan memaparkan materinya masing-masing.
