SURAKARTA - Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Selasa (27/02), berlanjut ke sesi berikutnya.
Mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sesi ini berjalan dengan format diskusi panel.
Analisis Kebijakan Pertama KemenPANRB Nararia Hastutiningtyas mengajak jajaran Kanwil Jateng untuk menyampaikan keluh kesahnya dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Nampak perwakilan dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) "menyuarakan" apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan selama melaksanakan Pembangunan ZI.
Pada intinya, seluruh satuan kerja berharap keterbukaan terhadap catatan yang diberikan dari penilaian yang dilakukan oleh evaluator. Sehingga bisa menjadi evaluasi satuan kerja dalam berproses meraih WBK maupun WBBM pada intinya.
"Bapak ibu boleh kok menghubungi kami langsung untuk mengetahui dimana (letak) permasalahan tepatnya," ujar Nararia dalam diskusi tersebut.
Terhadap masukan-masukan yang datang dari jajaran satker Kemenkumham Jateng, Nararia akan mengkompilasi dan membahasnya di tataran internal KemenPANRB untuk bahan menyusun kebijakan yang lebih kompatibel.
Selain peserta dari seluruh UPT yang terdiri dari Kepala dan Ketua Tim Pembangunan ZI, hadir pula dalam sesi diskusi ini Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan pejabat Administrasi dari Kantor Wilayah.
