SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar rapat pembahasan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Satuan Kerja Baru yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ngaseman Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nirbaya, dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang secara virtual, pada Senin (22/01) dari ruang rapat Pandawa.
Rapat ini dihadiri Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Novita Ilmaris, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono dan Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik Sumiyati serta JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Diawali dengan uraian yang diberikan oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang menjabarkan mengenai anggaran BAMA WBP pada satuan kerja baru berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024.
“Perlu di ketahui bahwa 4 (empat) UPT yang baru ini sudah ada anggarannya dan untuk metode proses pengadaan Bahan Makanan, saat ini kami sedang menunggu arahan dari Biro Pengelolaan BMN terkait hal tersebut, mengingat saat ini belum ada WBP yang menghuni di 4 UPT tersebut ,” ujar Tejo.
Selanjutnya, Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Novita Ilmaris memberi saran untuk melakukan proses tender sesuai dengan anggaran yang ada dalam pagu.
“Jika dokumen sudah siap maka dapat segera di ajukan kepada Biro Pengelolaan BMN, yang nantinya akan diadakan tender. Dan karena ini ada di bulan Januari lebih baik menggunakan lelang konsolidasi terutama bagi satker baru di Nusakambangan, ” saran Novita.
Dalam kesempatannya, Karo Pengelolaan BMN yang juga sebagai Kepala UKPBJ Kemenkumham Novita Ilmaris menyampaikan untuk segera melaksanaan tahapan-tahapan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
“Sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, untuk segera bergerak dan berkoordinasi dengan UKPBJ sehingga dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi bersama terkait kendala-kendala dan permasalahan yang timbul pada kegiatan pelaksanaan tender.
@kemenkumhamri
#KumhamSemakinPASTI
