
SEMARANG – Bagian Hukum Pemerintah Kota Surakarta melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan program bantuan hukum, Rabu (4/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Arjuna tersebut diterima oleh tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jateng.
Koordinasi ini membahas penguatan pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat di Kota Surakarta. Terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni kriteria penerima bantuan hukum, proses pencairan dana bantuan hukum, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Pada pembahasan pertama, kedua pihak mendiskusikan kriteria penerima bantuan hukum, khususnya terkait masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 3 hingga desil 10. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan data penerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya tepat sasaran.
Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada proses pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi. Kedua pihak bertukar informasi mengenai mekanisme dan kendala administratif yang dihadapi agar proses pencairan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum berjalan sesuai ketentuan serta menjaga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
